Breaking News:

DPRD Kota Batam

Usulan Ranperda tentang Dana BOS Daerah Belum Dapat Disetujui oleh Pemerintah Kota Batam

DPRD Kota Batam telah mengajukan usulan ranperda tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat

Ist
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto memimpin sidang paripurna, Senin (7/3) 

TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Usulan Ranperda ini berlandaskan atas tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat, sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Mardi, sebelumnya menilai bahwa dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat belum dapat menutupi seluruh kebutuhan peserta didik di daerah. Selain itu, menurutnya, kondisi geografis antara wilayah Hinterland dan Mainland yang berbeda harus menjadi pertimbangan dalam penetapan dana BOS daerah tersebut.

"Maka sudah sepantasnya pemerintah bersama pihak sekolah, terutama sekolah swasta saling bersinergi guna menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan yang baik," jelas Ides beberapa waktu lalu.

Usulan ini pun memperoleh tanggapan positif dari Wali Kota Batam, yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/3/2022) siang.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan bahwa usulan ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pendapat ini berdasarkan pertimbangan dalam rangka mengantisipasi potensi implikasi hukum di kemudian hari.

"Pada prinsipnya Pemko Batam menyambut baik usulan ranperda dimaksud. Tetapi perlu pengkajian secara komprehensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaan," ujar Amsakar.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, di antaranya, pertama, sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) di Kota Batam sama-sama telah mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik, baik dari APBD dan APBN.

Lalu, sekolah swasta mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri, yakni bantuan dana BOS Kinerja. Sekolah swasta juga telah mendapat bantuan media pendidikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai kebutuhan dalam daftar data pokok pendidikan (Dapodik).

"Selain itu, sekolah swasta dapat menentukan sendiri besaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta uang pembangunan. Kalau dibandingkan, pembiayaan operasional sekolah negeri hanya bersumber dari dana BOS dan dilarang meminta sumbangan dari orangtua atau wali murid," jelas Amsakar.

Dengan demikian, pihaknya menilai, sekolah swasta memiliki berbagai macam sumber pendanaan yang dapat diperoleh sehingga menjadikannya secara komposisi anggaran pembiayaan sudah lebih terjamin.

Amsakar menyoroti, sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 Ranperda tentang Dana BOS bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, disebutkan bahwa satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan yakni sekolah tidak sedang menerima dana BOS dari kementerian.

"Kami jelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan yang terdata dalam dapodik sudah menerima dana BOS. Sehingga apabila ranperda ini tetap dilanjutkan, maka kami berpandangan produk hukum ini tidak akan efektif pada tataran pelaksanaannya," tambah Amsakar.

Setelah pandangan umum dari Pemko Batam ini disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, maka selanjutnya masing-masing fraksi akan menyampaikan jawabannya pada rapat paripurna mendatang. (hsu)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved