Pertamina Tegaskan Konflik Rusia-Ukraina Tak Pengaruhi Harga Pertalite
Pertamina tak menaikkan harga Pertalite meski konflik Rusia-Ukraina berdampak pada naiknya harga minyak dunia.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memastikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik.
Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini banyak menggunakan Pertalite.
Penegasan ini disampaikan meski harga minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik Rusia-Ukraina.
Mendukung upaya stabilitas perekonomian nasional, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman menjelaskan bahwa Pertamina sebagai BUMN yang berperan dalam mengelola energi nasional juga sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penetapan harga produk BBM.
“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sehingga meski harga minyak dunia menembus US$ 130 per barel, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memutuskan harga Pertalite akan tetap di harga jual Rp 7.650 per liter,” ucap Fajriyah di Jakarta.
Baca juga: Pertamina Naikkan Harga 3 BBM Non Subsidi, DPRD Kepri Khawatir Ganggu Stok Pertalite
Baca juga: Ikut Vaksinasi Covid-19, Warga Karimun Dapat BBM Gratis Pertalite 2 Liter
Menurutnya, harga tersebut tidak berubah sejak tiga tahun terakhir dan saat ini porsi konsumsi Pertalite adalah yang terbesar atau sekitar 50% dari total konsumsi BBM nasional.
Sehingga Pemerintah terus melakukan pembahasan untuk skenario kompensasi Pertalite agar stabilisasi harga Pertalite dapat terjaga.
Untuk mengurangi tekanan lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap peningkatan biaya penyediaan BBM, lanjut Fajriyah, Pertamina terus melakukan berbagai efisiensi di segala lini, termasuk menekan biaya produksi BBM dalam negeri.
Di antaranya dengan memaksimalkan penggunaan minyak mentah domestik dan mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk penghematan biaya energi.
Pararel juga dilakukan peningkatan produksi kilang untuk produk yang bernilai tinggi.
Di samping itu, penyesuaian harga produk juga dilakukan secara selektif, hanya untuk BBM Non Subsidi tertentu seperti Pertamax Series maupun Dex Series yang porsi konsumsinya hanya sekitar 15 persen dari total konsumsi BBM Nasional.
Jenis BBM ini pun sebagian besar dikonsumsi oleh kalangan konsumen mampu, pemilik kendaraan pribadi jenis menengah ke atas.
Baca juga: Pertamina Resmi Menaikan Harga BBM, Harga di Kepri dan Sejumlah Daerah Ternyata Berbeda
Baca juga: Harga BBM Terbaru Pertamina 2022, Segini Banderol Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina DEX Per Liter
Ke depannya, harga produk BBM ini akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM No. 62 tahun 2017.
“Pertamina sangat berhati-hati dalam menetapkan harga. Namun kami yakin segmen konsumen ini telah merasakan manfaat BBM berkualitas yang lebih hemat dan lebih baik untuk perawatan mesin kendaraan, sehingga dapat menerima harga yang selama ini tetap sangat kompetitif dibandingkan produk yang sejenis lainnya,” sebutnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut, risiko global mengalami eskalasi akibat konflik Rusia - Ukraina.
Sampai akhirnya mempengaruhi kenaikan harga yang tinggi atas komoditas energi, baik itu minyak mentah, batu bara, hingga gas.
“Peningkatan harga minyak mentah dunia tentunya berdampak terhadap APBN,” kata Isa di Jakarta hari ini.
Secara keseluruhan, jelasnya, kenaikan harga komoditas termasuk Indonesian Crude Price (ICP), memang berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama PNBP.
Baca juga: Ahok Prediksi SPBU Bakal Sepi 5 Tahun Lagi: Pertamina Harus Ada Perubahan
Baca juga: Premium dan Pertalite Bakal Dihapus secara Bertahap, Ini Kata Pertamina
Namun demikian, kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara.
“Terutama subsidi energi yang menjadikan ICP menjadi salah satu parameter utama dalam perhitungannya,” urainya.
Pemerintah sendiri, lanjut Isa, akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan mengukur dampaknya terhadap APBN.
Pemerintah akan mengambil kebijakan yang diperlukan secara menyeluruh dengan melihat dari sisi potensi penerimaan negara, beban terhadap belanja negara serta konsekuensi terhadap pembiayaan anggaran.
“Dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang saat ini baru pulih dari dampak pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Rabu (9/3/2022).
Isa juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan monitoring perkembangan perekonomian, termasuk volatilitas harga komoditas terkini dalam rangka antisipasi kebijakan.
“Pemerintah akan memastikan respons kebijakan mengutamakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga supply barang kebutuhan pokok masyarakat. Baik pangan maupun energi, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang mendukung dunia usaha,” jelasnya.(TRIBUNBATAM.id/Rebekha Ashari Diana Putri)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Pertamina
