Breaking News:

BINTAN BANGKIT

Plt Bupati Bintan Perjuangkan Kepemilikan Lahan Masyarakat di Wilayah Hutan Bisa Legal

Plt Bupati Bintan, Roby minta lurah/kades dan camat untuk berikan informasi bagi masyarakat yang ingin daftarkan kepemilikan lahannya di hutan

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Alfandi Simamora
Foto Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan. 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki tanah berdampingan atau bahkan masuk dalam kawasan hutan diimbau untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya.

Hal ini disampaikan Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan seusai berdialog dengan Kepala BPKH (Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan) Wilayah XII, Kamis (10/3/2022) di Ruang Rapat Camat Bintan Timur. 

Kepala BPKH Wilayah XII Tri menyampaikan, bahwa tahun ini semua kepemilikan lahan yang masuk dalam kawasan hutan akan didata kembali.

Itu untuk segera dilepas agar benar-benar sah atau legal menjadi kepemilikan pribadi, instansi maupun badan dan keagamaan.

"Ini kebijakan bersama. Tujuannya agar wilayah hutan bisa dikukuhkan. Wilayah hutan yang masuk dalam kepemilikan masyarakat atau instansi kalau lulus berkasnya nanti maka akan dilepas dan jadi milik yang bersangkutan," katanya.

Dengan demikian, tidak ada lagi kekhawatiran masyarkat di kemudian hari. Namun setelah waktu yang ditentukan, semua wilayah hutan akan dipatok batas.

Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan pun langsung merespons cepat dan meminta dinas terkait dibantu lurah/kades dan camat yang ada, untuk memberikan informasi pada masyarakat dan mendampingi semua yang ingin mendaftar.

"Kepada semua masyarakat segera daftarkan. Penuhi semua syaratnya," pintanya.

Baca juga: Empat Warga Bintan Terjangkit DBD Sejak Januari 2022, Paling Banyak di Toapaya

Baca juga: Turis Asing Bebas Masuk Batam, Bintan, dan Bali Tanpa Karantina, Ini Poin-poin Aturan Terbaru PPLN

Roby juga meminta lurah, kades dan camat untuk membantu masyarakat, harus lengkap dan ada surat-suratnya, harus memiliki KTP yang sama dengan wilayah lahannya, minimal kepemilikan 5 tahun dan beberapa syarat lainnya.

"Intinya ini peluang agar kepemilikan semakin mendapat legalitas jelas," terangnya.

Roby menambahkan, masyarakat, instansi atau badan yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan bisa segera meminta formulir.

"Lurah dan Kades segera pahami semua mekanismenya dan bimbing siapa pun yang memerlukan pendampingan," tutupnya. (tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved