Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Kejagung Tetapkan Pulau Penyengat Jadi Contoh Rumah Restorative Justice di Kepri

Peluncuran Rumah Restorative Justice di Pulau Penyengat dilakukan secara virtual oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Rabu (16/3)

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Kajati Kepri Gerry Yasid meninjau Rumah Restorastive Justice (RJ) Penyengat yang diberi nama Rumah Perdamaian Adhyaksa "Raja Haji Abdullah Al-Khalidi" yang berlokasi di samping Balai Adat Pulau Penyengat 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan Pulau Penyengat sebagai percontohan Rumah Restorative Justice (RJ) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri).

Peluncuran Rumah RJ Penyengat dilakukan secara virtual oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Rabu (16/3/2022).

Rumah RJ Penyengat dilaunching secara serentak oleh Jaksa Agung Burhanuddin bersama 8 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi lainnya.

Yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta 31 wilayah hukum Kejaksaan Negeri sebagai percontohan se- Indonesia.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menghadiri acara tersebut langsung dari Balai Adat Pulau Penyengat bersama Kajati Kepri Gerry Yasid dan jajaran Forkopimda Kepri.

Turut hadir pula Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, dan Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, serta jajaran Forkopimda Tanjungpinang, dan Bintan, serta para tokoh adat, masyarakat.

Rumah RJ merupakan sebuah upaya pelembagaan restorative justice oleh Kejaksaan RI di seluruh Indonesia.

Restorative justice sendiri merupakan prinsip penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah.

Baca juga: BATAM Miliki Kampung Restorative Justice, Walikota : Bukan untuk Melindungi Pelaku Kejahatan

Baca juga: RESMI! Bengkel Kibing Batam Jadi Restorative Justice Alias Kampung Perdamaian, Ini Alasannya

Prinsip tersebut telah diterapkan oleh Kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian dengan melakukan musyawarah antara pihak tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan, konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis atas asas "ultimum remedium".

Yaitu asas pidana merupakan jalan terakhir, sebagai pengejawantahan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

"Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, dan kepentingan hukum lainnya. Konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni di dalam masyarakat," ujar Burhanuddin.

Jaksa Agung Burhanuddin juga mempersilakan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Rumah RJ untuk kepentingan masyarakat. Jangan hanya terfokus pada pemecahan masalah terhadap hukum pidananya.

"Silakan, gunakan teman-teman institusi kami yang ada di daerah guna mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Silakan manfaatkan ini untuk kemaslahatan daerah," imbuhnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved