Breaking News:

Delapan Fraksi di DPRD Batam Setuju Ranperda Dana Bos Dilanjutkan, Sikap Nasdem?

8 fraksi di DPRD Batam setuju Ranperda Dana BOS bagi satuan pendidikan dilanjutkan ke pembahasan pansus. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna

Penulis: Hening Sekar Utami | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Hening Sekar Utami
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Kamis (17/3/2022). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyetujui Ranperda tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat dilanjutkan dalam pembahasan panitia khusus (pansus).

Kesepakatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Kamis (17/3/2022).

Masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terkait tanggapan Wali Kota Batam terhadap ranperda ini.

Sebelumnya pada Senin (7/3/2022), Wali Kota Batam telah menyampaikan pendapatnya, bahwa Ranperda tentang Dana BOS untuk Sekolah Swasta belum dapat dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Karena dinilai berpotensi overlapping pada penerapannya.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan menganggap kucuran dana BOS dari pusat masih belum dapat menutupi seluruh kebutuhan peserta didik di Batam.

Ada beberapa catatan yang disampaikan Fraksi PDIP yang mendukung terbentuknya ranperda ini.

Adapun Ranperda Dana BOS ini dinilai dapat mengakomodir semangat RPJMD tahun 2021-2026 yang salah satunya berfokus pada penambahan ruang kelas baru (RKB).

Selain itu, masih banyak sekolah swasta yang belum mampu menggantungkan kegiatan operasionalnya semata dari pungutan SPP peserta didik atau uang pembangunan, terutama di situasi pandemi seperti sekarang ini.

Baca juga: Usulan Ranperda tentang Dana BOS Daerah Belum Dapat Disetujui oleh Pemerintah Kota Batam

Baca juga: DPRD Batam Usulkan Ranperda Dana BOS Daerah, Ini Dasar Pertimbangannya

"Usulan DPRD Batam ini sudah melalui kajian yang komprehensif, maka tidak ada alasan Pemko Batam menolak usulan ini," ujar Thomas Arihta Sembiring, dari Fraksi PDIP.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang pandangan umumnya disampaikan oleh Nina Mellanie. Ia menilai, penolakan Wali Kota Batam belum memiliki dasar pemikiran yang kuat.

"Masih ada kesenjangan biaya per siswa antara sekolah wilayah Hinterland dan Mainland, yang harus diperhatikan Pemko Batam," tegasnya.

Di antara sembilan fraksi DPRD Kota Batam itu, hanya Fraksi Nasdem yang menyepakati tanggapan Pemko Batam yang disampaikan Wakil Wali Kota Batam tempo lalu.

Meski demikian, Fraksi Nasdem meyakini usulan itu dilandasi tujuan agar pendidikan di Kota Batam bisa terlaksana maksimal dan merata.

"Tetapi kami sepaham ranperda ini tidak diteruskan, karena memberi kesan diskriminatif. Sekolah negeri nasih memiliki sumber dana terbatas dari kucuran APBN dan APBD, sementara sekolah swasta masih bisa mengutip iuran," jelas Taufik Muntasir dari Fraksi Nasdem. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved