Ketua DPRD Natuna Minta Program Padat Karya Ditingkatkan saat Ikut Musrenbangda

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - DPRD Natuna meminta agar program pembangunan padat karya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat lebih ditingkatkan.

Itu sebagaimana aspirasi masyarakat yang dijaring melalui reses anggota dewan.

Harapan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar saat mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Natuna di Gedung Sri Serindit, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Senin (21/3/2022).

Daeng Amhar menjelaskan, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD Natuna yang dituangkan dan disampaikan dalam kegiatan Musrenbang Kabupaten Natuna itu tidak hanya reses oleh anggota DPRD, tapi juga hasil dari rapat dengar pendapat dengan mitra kerja serta rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Natuna.

Saat itu Daeng Amhar menyerahkan pokok-pokok pikiran DPRD Natuna ke pemerintah daerah yang diterima oleh Sekda Natuna, Boy Wijanarko.

Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Natuna, Daeng Amhar mengatakan, kegiatan Musrenbang memiliki peran dan poin yang strategis untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD.

"Yang merupakan inventarisasi permasalahan yang berupa saran dan pendapat, yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses anggota dewan"

"Rapat dengar pendapat dengan mitra kerja serta rapat dengan OPD-OPD terkait. Untuk itu kami DPRD Natuna, sangat menyambut baik diselenggarakannya agenda Musrenbang guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Natuna untuk tahun anggaran 2023 mendatang," kata Daeng Amhar.

Baca juga: BESOK, Senin 21 Maret 2022 Gubernur Kepri Kunjungi Natuna, Ini Agendanya

Baca juga: Bupati Natuna Wan Siswandi Ajak Media Ikut Andil Dalam Pembangunan

Menurutnya, Musrenbang merupakan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional kemudian Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah diwajibkan menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun pada pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," ucapnya.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maksimal, tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur saja namun juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.

"Sudah tentu membangun harus selaras dengan pembangunan SDM, pembangunan kualitas SDM seperti membangun mental manusia sangat penting sesuai dengan hakikat pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya," tuturnya.

"Pada sektor infrastruktur masyarakat berharap perencanaan pembangunan ke depan hendaknya memprioritaskan pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, pembangunan yang bersifat belum terlalu mendesak untuk kepentingan daerah hendaknya dapat ditunda dulu, mengingat masyarakat masih banyak yang susah dan masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Amhar. 

Oleh sebab itu, lanjut Amhar, DPRD Natuna menyarankan agar program pembangunan yang bersifat padat karya dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Politisi dari partai PAN itu juga menyampaikan langsung ke Gubernur Kepri, terkait kerusakan jalan yang menjadi akses dari Bunguran Tengah ke Bunguran Batubi. Jalan yang jadi kewenangan pemerintah provinsi itu sudah rusak dan bergelombang.

(*/Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google