Breaking News:

PARIWISATA KEPRI AMAN

Dispar Kepri Gelar Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata, Gandeng Sucofindo Cabang Batam

Dinas pariwisata Kepulauan Riau (Dispar) Kepri menganggap penting Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata untuk Persyaratan TDUP ini.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Dokumentasi Dispar Kepri
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kadispar Kepri), Buralimar saat membuka fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata untuk Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Beverly Hotel, Kota Batam, Senin, 28 Maret 2022.(Dispar Kepri/Tribun) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah penggiat usaha pariwisata mengikuti Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata untuk Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Dispar Kepri) ini dilaksanakan pada 28 Maret 2022 bertempat di Beverly Hotel, Kota Batam.

Daftar Usaha Pariwisata dianggap penting.

Seluruh kegiatan serta penyelenggaraan usaha pelaku usaha mikro / kecil yang perseorangan alangkah baiknya jika dipersiapkan sejak awal.

Tujuannya agar lebih mudah dalam pendataan, pemberian fasilitas oleh pemerintah dan menjadi nilai profesionalitas dan kredibilitas dari bidang usaha pariwisata tersebut.

Adapun narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan PT. Sucofindo Cabang Batam.

Baca juga: Kepala Dispar Kepri Siapkan Seluruh Pelabuhan Internasional Buat Wisatawan Mancanegara

Baca juga: Kenalkan Potensi Wisata Anambas, Dispar Kepri Dukung West Sumatera Yacht Rally 2022

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar mengatakan, untuk saat ini pendaftaran usaha pariwisata mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terhadap PP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Ada beberapa aturan yang masuk dalam Peraturan Pemerintah yang sekarang harus dipenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sekarang ada penilaian tingkat bahayanya. Penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan ada tingkat Risiko rendah, tingkat Risiko menengah dan tingkat Risiko tinggi,” jelas Buralimar dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Senin (28/3/2022).

Salah satu narasumber yang hadir, Kepala Cabang (Kacab) Sucofindo (Persero) Batam, Tri Haryadi menerangkankan, Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata.

Baca juga: Dispar Kepri Bakal Fasilitasi Sertifikasi Pembawa Acara Songsong Geliat MICE

Baca juga: Kunjungan Dispar Kepri, Lingga Persiapkan Kebangkitan Pariwisata di Era Next Normal

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved