DAFTAR Rekomendasi PKS Batam Hasil Rakerda, Terkait Ex-Officio BP Batam hingga Kampung Tua

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kota Batam dengan segala potensinya telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) oleh pemerintah pusat.

Hal ini membawa konsekuensi banyak proyek dan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan di Batam.

Untuk itu, dibutuhkan efektivitas koordinasi dan kebijakan dalam mendukung dan melaksanakan berbagai proyek dan kegiatan strategis nasional di Batam.

Kebijakan Ex-Officio Walikota Batam sebagai Kepala BP Batam adalah kebijakan yang tepat, karena mampu mensinergikan dua institusi yakni Pemko Batam dan BP Batam menjadi dua mesin pembangunan kota Batam yang efektif.

Sehingga mampu membawa kemajuan kota Batam dan asilnya dapat dirasakan oleh masyakarat.

PKS kota Batam mendorong pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan kebijakan Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam pasca 2024.

Hal ini menjadi salah satu rekomendasi sikap politik Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam Tahun 2022.

Gelaran Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Batam 2022 telah rampung (27/3/2022) lalu.

Sekretaris DPD PKS Kota Batam, Warya Burhanuddin menuturkan adapun tema Rakerda ini, Semangat Transformasi dan Kolaborasi memberikan pesan kepada masyarakat, untuk terus melakukan perbaikan, beradaptasi dan berkolaborasi untuk melayani masyarakat.

Dirangkaikan dengan penampilan kesenian tradisional dan memberikan penghargaan kepada 4 pembina terbaik PKS 2022 dan tiga tokoh inspiratif 2022 dari kalangan non-parpol. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi PKS semoga dapat menjadi energi yang menginspirasi masyaralat untuk bersama berkontribusi.

"Mari berkontribusi bersama PKS dan menjadi solusi untuk melayani masyarakat. PKS juga memberi ruang kreasi dan panggung gagasan bagi anak muda untuk berkolaborasi", ujar Warya

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Batam yang juga Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Yusuf, S.Mn, MM mengatakan, hasil rekomendasi Rakerda PKS Batam 2022 ini, mengulas kondisi kekinian Sosial dan Ekonomi masyarakat kota Batam dan kinerja Pemerintah dengan Ex-officio BP Batam.

"Semoga rekomendasi ini dapat berkontribusi dalam Kebijakan Pemerintah yang Pro-Rakyat," ujar Yusuf.

Adapun rekomendasi berikutnya dalam Rakerda ini, pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional, tak terkecuali kota Batam.

Banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), UMKM terlilit berbagai kesulitan.

Akibatnya banyak keluarga yang bermasalah dari sisi ekonomi dan ketahanan keluarga.

Perceraian di Batam meningkat.

Biarpun ekonomi sudah mulai membaik, seiring terkendalinya pandemi Covid-19, PKS kota Batam melihat perlu adanya kebijakan dari pemerintah Kota Batam yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Baca juga: KASUS Covid-19 di Batam Melandai, Pasien Baru Tambah 1 dan Kasus Aktif Tinggal 38 Orang

Baca juga: JADWAL Pemadaman Listrik di Batam, Selasa 29 Maret 2022, Bisa Berubah Tergantung Cuaca

Khususnya masyarakat kecil guna penguatan ekonomi dan ketahanan keluarga, seperti pemberian bantuan usaha, penyediaan lapangan kerja, dan langkah lainnya yang dibutuhkan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

Kota Batam sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, harus memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat dan teruji.

Hal ini penting, selain menjaga ketahanan pangan dalam konteks menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, juga dapat mengurangi ketergantungan dengan daerah lain, terutama impor bahan pokok dari luar negeri.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ketahanan pangan sebagai regulasi yang mengatur bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di kota Batam.

PKS kota Batam juga mendorong Pemko agar lebih peduli dan berpihak kepada para petani dan nelayan yang jumlahnya ribuan di kota Batam.

Para petani dan nelayan tersebut, merupakan garda depan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan ketahanan pangan di kota Batam.

Sebagai daerah industri, kota Batam sebagian besar penduduknya adalah pekerja.

Adanya kasus meninggalnya seorang pekerja yang sedang hamil akibat tertabrak forklift merupakan preseden buruk.

Kasus ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengawasan terhadap keselamatan kerja perlu menjadi perhatian serius oleh semua stakeholders sehingga kasus serupa tidak terulang. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah kota Batam memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pelaksanaan dan pengawasan keselamatan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di kota Batam.

Rekomendasi selanjutnya kampung tua di kota Batam, hingga saat ini belum selesai status hukumnya.

Pihaknya meminta sebelum kepemimpinan walikota sekaligus Kepala BP Batam berakhir, permasalahan perkampungan tua di kota Batam sudah diselesaikan.

Terakhir, dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada kota Batam 2024, PKS Batam siap memberikan dan mewakafkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin dan kepala daerah kota Batam.

Guna melanjutkan estafet kepemimpinan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.

"Kader-kader terbaik PKS kota Batam tersebut adalah Bakhtiar M. Rum, Raden Hari Tjahyono, Suryani, dan Yusuf," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)