Breaking News:

DISKOMINFO LINGGA

Bupati Lingga Gelar Rakor Bersama BPN, Fokus Redistribusi Tanah 2022 Targetnya 733 Bidang

Bupati Lingga, Muhammad Nizar menegaskan, Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat

Penulis: Febriyuanda | Editor: Dewi Haryati
Diskominfo Lingga untuk Tribun Batam
Bupati Lingga, Muhammad Nizar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi di ruang rapat VIP Kantor Bupati, Rabu (6/4/2022). 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Lingga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), menggelar Rapat Koordinasi Sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom (perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah) Kabupaten Lingga Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah, tahun Anggaran 2022 di ruang rapat VIP Kantor Bupati, Rabu (6/4/2022).

Retribusi tanah ini, berimplementasi pada Reforma Agraria. Dimana wilayahnya merupakan bagian dari tanah pertanian dan non pertanian.

Ada pun wilayah ini mencakup dua kecamatan yakni Lingga Utara dan Lingga Timur. Dengan wilayah lokasi Prioritas Reforma Agraria yaitu sebanyak 733 bidang tanah yang harus segera disertifikatkan.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar menegaskan, Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform ini sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, guna memberikan kepastian tentang legalitas bidang tanah.

Apapun kendala yang terjadi di lapangan, seperti tapal batas desa dan lainnya, diharapkan dapat segera diselesaikan. Itu dengan solusi dan alternatif tertentu dengan melibatkan tata pemerintahan dan stakeholder lainnya.

"Pemerintah daerah memberikan dukungan, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan dari kegiatan yang dilakukan dapat membantu masyarakat kita untuk mendapatkan legalitas kepemilikan tanah," kata Nizar.

Rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, untuk dapat mendistribusikan kembali kepemilikan dan penguasaan tanah pada tanah-tanah pada penerima yang berhak, dan memenuhi syarat-syarat.

"Ini penting sekali, apalagi ada kegiatan di tahun 2021 lalu belum terealisasi, karena ada masyarakat yang belum dapat," katanya.

Baca juga: Safari Ramadan Bupati Lingga ke Desa Keton, Nizar Ajak Warga Perbanyak Waktu Ibadah

Baca juga: Biaya Mudik dari Batam dan Tanjungpinang ke Lingga, Bisa Lewat Jalur Udara dan Laut

Kepala BPN Kabupaten Lingga, Benny Ryanto menegaskan, kendala saat ini adalah batas antar desa.

Karena batas imajiner membuat masyarakat belum memahami konteks wilayah bidang tanah yang di luar administratif desa.

Seperti kepemilikan tanah masyarakat Desa Duara, namun masuk di wilayah administratif Desa Sungai Besar dan sebaliknya.

"Ini harus dikasih pemahaman kepada masyarakat. Karena ini hanya letak tanahnya saja yang di luar administratif desa yang bersangkutan, namun kepemilikan tetap sama. Kalau harus mengikuti KTP kepemilikan tanah, tentu batas desa harus berubah pula," tegasnya.

Secara umum ia menjelaskan, bidang tanah yang dilakukan redistribusi untuk wilayah di Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur tersebut adalah tanah-tanah pelepasan kawasan hutan.

"Untuk aset lokasi dan sumber redistribusi tanah di tahun 2022 ini berasal dari kawasan pelepasan hutan. Dengan target berada di Desa Duara sebanyak 374 bidang tanah, Desa Sungai Besar sebanyak 309 bidang tanah dan Desa Sungai Pinang sebanyak 50 bidang dengan total 773 bidang tanah," jelasnya. (TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved