Breaking News:

DISKOMINFOTIK ANAMBAS

Bupati Anambas Terima 2 Penghargaan Sekaligus dari KPK, Serukan Pegawai Hindari Korupsi

Bupati Anambas mewakili pemerintah daerah menerima 2 penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (21/4/2022).

TribunBatam.id/Diskominfotik Anambas
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menerima 2 penghargaan terkait nilai tunggakan pajak terendah dan Nilai SPI tertinggi Tahun 2021 dari KPK RI di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Kamis, (21/4/2022). 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) meraih 2 penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun penghargaan tersebut yakni kategori nilai tunggakan pajak terendah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp737 juta.

Serta kategori sebagai Pemerintah Daerah dengan Nilai SPI tertinggi tahun 2021 dengan nilai SPI 76,38.

Penerimaan penghargaan sejumlah daerah di wilayah Kepri itu berlansung melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Kamis, (21/4/2022).

Bupati Anambas Abdul Haris pun menerima lansung penghargaan tersebut dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang turut disaksikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Baca juga: Batam Borong Penghargaan Pemberantasan Korupsi dari KPK

Baca juga: Gubernur Kepulauan Riau Bangga, KPK Beri Nilai MCP Kepri di Atas Rata-Rata Nasional

"Kami ucap syukur atas penghargaan yang diraih selama 2 periode menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas," tutur Haris.

Atas pencapaian itu, kata Haris akan menjadi motivasi dan dorongan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan dan penganggaran terintegrasi dengan KPK.

"Ini merupakan arahan langsung dari KPK agar penganggaran maupun pelayanan terintegrasi dengan KPK tidak terjadi kebocoran," jelasnya.

Pihaknya begitu optimis untuk terus memberikan pelayanan dengan baik sebagaimana misi KPK memberantas tindakan korupsi di tiap-tiap daerah.

"Langkah-langkah ini akan kita terapkan, sehingga menekan terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Anambas," tegasnya.

Baca juga: Holding Statement: Terkait Penurunan Daya Jaringan Telkomsel di Anambas

Baca juga: Safari Ramadhan Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra Upayakan PJU Desa Teluk Siantan

Terakhir, Abdul Haris menyebutkan, ada 8 area yang menjadi kerawanan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah tahun 2022.

"Area itu antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengawasan APIP, perizinan, pengelolaan BMD, tata kelola keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, serta layanan publik," tukasnya. (*/TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Anambas

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved