Breaking News:

Aturan HalalBihalal saat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Termasuk Ketentuan Makan Minumnya

Kemendagri menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan halalbihalal saat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

TRIBUNBATAM.id
Bupati Karimun, Aunur Rafiq hadiri halal bihalal di Desa Selat Mendaun. Foto diambil sebelum kondisi covid-19. 

TRIBUNBATAM.id - Hari Raya Idul Fitri di Indonesia identik dengan tradisi halalbihalal.

Lewat tradisi ini, semua berkumpul dan saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain.

Meski berasal dari bahasa Arab, orang Arab sendiri tidak akan mengerti makna esensi dari halal bihalal, karena tradisi tersebut hanya ada di Indonesia.

Adalah KH Wahab Chasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) pencetus terminologi halal bihalal.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/6/2017), gejala disintegrasi bangsa yang semakin memanas pada 1948 membuat Presiden Soekarno memikirkan cara untuk menyelasikan masalah tersebut.

Aksi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan PKI di Madiun mengakibatkan banyak korban berjatuhan.

Acara Silaturahim Elite politik yang banyak diharapkan justru saling bertengkar dan tak mau duduk bersama mencari solusi.

Baca juga: Kadishub Bintan Sebut Ada Penambahan Trip Roro saat Mudik Lebaran Cegah Lonjakan Penumpang

Baca juga: BI Perwakilan Kepri Siapkan Uang Tunai Rp2,11 Triliun Untuk Penukaran Hari Raya Idul Fitri

Pada pertengahan Ramadhan, Bung Karno kemudian memanggil KH Wahab Chasbullah untuk meminta pendapat.

KH Wahab pun menyarankan Bung Karno untuk menggelar acara silaturahim di antara elite politik dengan memanfaatkan momentum Idul Fitri.

Meski sepakat dengan usulan itu, tapi Bung Karno merasa kurang cocok dengan penggunaan kata silaturahim untuk mendinginkan suhu politik saat itu.

Menurutnya, istilah itu terlalu biasa dan harus dicari istilah lain agar pertemuan itu jadi momentum dan mengena bagi para elite yang hadir.

KH Wahab Chasbullah kemudian menjelaskan sebuah alur pemikiran yang menjadi kunci pada penemuan istilah 'halal bihalal'.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan Halalbihalal ketika masa Idul Fitri 2022. Aturan tersebut termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 003/2219/SJ tentang pelaksanaan Halalbihalal Pada Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat (22/4/2022).

Melalui aturan tersebut, pemerintah meminta kepada para Gubernur dan Bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk mengatur pembatasan jumlah tamu halalbihalal.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved