Jokowi Tunjuk Luhut Binsar Urus Selesaikan Masalah Minyak Goreng, Tapi Diprotes PDI dan PKS

TRIBUNBATAM.id - Presiden Joko Widodo kembali menambah pekerjaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

Jokowi meminta Luhut untuk mengurusi masalah minyak goreng.

Namun kali ini penunjukan tersebut menimbulkan kritk dari beberapa pihak.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menganggap, penunjukan Luhut semakin menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selain itu, ia menilai penunjukan tersebut menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.

“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (24/5/2022).

“Dan ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” imbuhnya.

Baca juga: Oknum Brimob Gadungan Ditangkap Polisi, Ternyata Pernah Tertangkap Tipu Calon Mertua

Baca juga: Tutup Saluran Air Pusat Kota Batam Ini Ancam Nyawa Pemotor, Minta Perhatian Pemerintah

Kritikan terkait penunjukan Luhut juga dikatakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Menurutnya, penunjukan Luhut oleh Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng semakin menegaskan posisi Luhut sebagai ‘menteri segala urusan’.

“Tapi itu (penunjukan Luhut oleh Jokowi) itu hak presiden. Namun secara organisasi tidak sehat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Sehingga, kata Mardani, seharusnya dalam penunjukan menteri untuk menangani suatu masalah diharapkan sesuai dengan latar belakang profesi.

“Karena masing-masing sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” jelasnya.

Namun Mardani menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjuk Luhut bukanlah sesuatu yang salah.

“Tidak salah (penunjukan Luhut). Niatnya mungkin biar harga (minyak goreng) bisa segera turun,” katanya.

Sebelumnya Jokowi telah menunjuk Luhut untuk mengurus masalah minyak goreng.

Baca juga: Tutup Saluran Air Pusat Kota Batam Ini Ancam Nyawa Pemotor, Minta Perhatian Pemerintah

Baca juga: Batam Waspada Demam Berdarah, 5 Bulan Paling Banyak Serang Anak-anak

Untuk diketahui, minyak goreng masih menjadi soal karena harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.

“Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut seperti dikutip Tribunnews dari YouTube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5/2022).

Pada kesempatan itu, Luhut juga memiliki harapan agar permasalahan minyak goreng agar segera tuntas.

“Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan,” harapnya.

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, mengungkapkan, Luhut memang diminta langsung oleh Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

“Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali,” ujarnya, Senin (23/5/2022).

Jodi menuturkan, tugas yang diemban oleh Luhut tidak dikerjakan sendiri.

Ia mengatakan Luhut akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator.

Selain itu, kata Jodi, hal ini juga ikut melibatkan kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini serta akan terus melakukan parallel meeting terkait hal ini,” jelas Jodi.

Dirinya menjelaskan, pengawasan oleh pemerintah tersebut akan menggunakan aplikasi digital.

Hal ini, menurutnya, untuk menangani persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.

“Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP dan PKS Kritik Luhut Tangani Masalah Minyak Goreng, Sebut Menteri Segala Urusan