Breaking News:

NATUNA TERKINI

Polemik Tambang Pasir Kuarsa Natuna, Bupati: Lahan Bekas Eksplorasi Jadi Milik Daerah

Bupati Natuna angkat bicara mengenai keberadaan tambang pasir kuarsa di daerahnya, termasuk kekhawatiran warga di sana.

TribunBatam.id/Muhammad Ilham
Bupati Natuna Wan Siswandi saat dikonfirmasi terkait tambang pasir kuarsa di daerahnya sesudah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Natuna, Jumat (27/5/2022). 

"Ini kita masih proses ekplorasi IUP, yang benar-benar ada pasir kuarsa sekitar 500 hektare dan lahan itu sudah milik perusahaan IKJ. Sudah dibeli dari masyarakat," ujarnya.

Meski begitu, Bupati Wan Siswandi mengatakan, paska tambang kawasan-kawasan itu akan kembali ke darah.

Baca juga: RDP Tambang Pasir Kuarsa di Natuna, DPRD Minta Kegiatan Perusahaan Ditunda Dulu

Baca juga: Lokasi Eks Tambang Granit di Bintan Makan Korban, Warga Jatuh dari Ketinggian 10 Meter

Kapolres Natuna, AKBP Iwan Ariyandhy menerima kunjungan Aliansi Natuna Menggugat di Mapolres Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Sabtu (14/5/2022).
Kapolres Natuna, AKBP Iwan Ariyandhy menerima kunjungan Aliansi Natuna Menggugat di Mapolres Natuna, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Sabtu (14/5/2022). (TribunBatam.id/Dokumentasi Polres Natuna)

"Itu akan secara otomatis terjadi karena ada aturan yang mengaturnya seperti itu," kata Bupati Wan Siswandi kepada sejumlah wartawan di Kantor DPRD Natuna, kemarin.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa status dasar suatu kawasan tidak akan berubah meskipun terdapat kegiatan pertambangan pasir kuarsa di dalam kawasan tersebut.

Di Natuna sudah banyak sekali kawasan yang sudah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah.

Seperti kawasan perdagangan, perikanan, industri dan lain sebagainya untuk dikembangkan ke depan sebagai wujud pembangunan dan pengembangan kawasan.

"Misalkan kawasan Teluk Buton, kawasan ini sudah ditetapkan statusnya sebagai kawasan industri. Nah, meskipun ada tambang kuarsa di sana, ia tetap dengan statusnya sebagai kawasan industri. Tapi karena industrinya belum berjalan di sana, tidak salah juga ada kegiatan tambang untuk sementara di situ. Selanjutnya status itu akan kembali ke industri," paparnya.

Dengan demikian ia meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan kawasan yang dijadikan lokasi pertambangan pasir kuarsa itu karena kepemilikannya tidak akan selamanya dikuasai oleh perusahaan swasta.

"Yang penting bagi kita sekarang adalah mengawasi kegiatan tambangnya agar mereka tidak bertindak salah di kawasan itu. Kita ingin mereka dapat membawa kemanfaatan yang besar bagi Natuna agar kegiatannya bisa jadi sumber pendapatan. Urusan lahan tidak perlu dikhawatirkan, sudah ada aturan yang mengaturnya," tutupnya.

DPRD Minta Tunda Dulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna sebelumnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masuknya tambang pasir kuarsa di Natuna, Jumat (27/5/2022).

Kegiatan digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Kecamatan Bunguran Timur.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan dihadiri Bupati Natuna Wan Siswandi, Wakil Ketua I DPRD Natuna Daeng Ganda, pihak perusahaan tambang pasir kuarsa PT Indoprima Karisma Jaya (IKJ), Aliansi Natuna Menggugat dan anggota DPRD Natuna.

RDP digelar berawal dari penilaian masyarakat yang pro dan kontra terkait tambang pasir kuarsa yang sedang melakukan eksplorasi di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved