Breaking News:

NATUNA TERKINI

Polemik Tambang Pasir Kuarsa Natuna, Bupati: Lahan Bekas Eksplorasi Jadi Milik Daerah

Bupati Natuna angkat bicara mengenai keberadaan tambang pasir kuarsa di daerahnya, termasuk kekhawatiran warga di sana.

TribunBatam.id/Muhammad Ilham
Bupati Natuna Wan Siswandi saat dikonfirmasi terkait tambang pasir kuarsa di daerahnya sesudah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Natuna, Jumat (27/5/2022). 

Masuknya tambang pasir kuarsa ini bagi sebagian masyarakat dinilai akan berdampak buruk terhadap alam dan lingkungan.

Selain itu, diduga perusahaan tambang tersebut belum memiliki izin lengkap.

Baca juga: Hadiri Reses Komisi VII DPR, Bupati Lingga Minta WIUP Tambang Pasir Dikaji Ulang

Baca juga: Tambang Pasir Kuarsa Bikin Resah Warga, Aliansi Natuna Menggugat Datangi Kapolres

Sehingga terbentuk sekelompok masyarakat mengatasnamakan Aliansi Natuna Menggugat.

Kelompok yang diketuai Wan Sofian menolak keras keberadaan tambang pasir kuarsa. Ia menolak pihak tambang melakukan eksploitasi di Natuna.

"Sejengkal tanah pun di Natuna ini saya tidak rela jika dikeruk perusahaan yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan," kata Wan Sofian saat RDP.

Pernyataan berbeda disampaikan Kepala Desa Teluk Buton, Doni Boy.

Ia mengatakan justru masyarakat di Desa Teluk Buton, yang merupakan salah satu lokasi tambang, menerima masuknya perusahaan tambang ini.

Doni menilai, dengan masuknya tambang tersebut akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kami setuju masuknya perusahaan tambang ini, karena pihak tambang telah menjanjikan akan membuka lowongan pekerjaan dan mengutamakan masyarakat tempatan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi meminta kepada pihak perusahaan agar menghentikan kegiatan tambang sebelum mengantongi dan melengkapi izin yang diminta pemerintah.

Baca juga: Polisi Periksa 5 Orang sebagai Saksi, Buntut 2 Pekerja Tambang Pasir Tewas di Bintan

Baca juga: Dua Pekerja Tambang Pasir di Bintan Tewas Tertimbun, Polisi Selidiki Kasus Laka Kerja

"Kita sepakat meminta kegiatan pertambangan dihentikan perusahaan sebelum izin-izinnya lengkap," kata Wan Siswandi.

Di akhir kegiatan, Daeng Amhar mengatakan, digelarnya RDP kali ini untuk mendengar pendapat bukan untuk mengambil keputusan.

"Apa yang menjadi masukan dari LSM ini akan menjadi pertimbangan kami. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, mohon kepada pihak tambang kalau memang izinnya belum lengkap mohon ditunda dulu dan segera melengkapi semua perizinannya," kata Amhar.

Menurutnya, jika pihak perusahaan belum mengantongi izin yang diminta pemerintah, maka tidak dibenarkan untuk melakukan eksploitasi namun untuk saat ini hanya bisa melakukan eksplorasi.(TribunBatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Natuna

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved