Minim Infrastruktur, Anggota DPRD Kepri Dorong Pembangunan Lingga lewat Pemprov

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Kamarudin Ali memberikan dukungan penuh atas upaya Gubernur Kepri mempercepat proses pembangunan di Kepri.

Salah satunya pembangunan di Kabupaten Lingga, yang menurutnya minim infrastruktur.

Sehingga ada beberapa infrastruktur, seperti Jembatan Marok di Kecamatan Singkep Barat yang mendapat dukungan penuh dalam pembangunan tahun ini.

"Saya mendampingi beliau karena saya ingin mempelajari persiapan APBD Kepri ke depan memiliki warna yang baru untuk Lingga," tutur pria yang akrab disapa wak Den ini kepada awak media baru-baru ini.

Selain itu, untuk jalan provinsi yang berada di Kecamatan Singkep Barat sebagai akses Desa Jagoh ke Desa Sungai Buluh, juga akan didorong agar rehab jalan tersebut dapat terealisasi.

"Tetap kita dorong hanya kita mengkaji dan sudah masuk dalam pembicaraan dan mudah-mudahan di APBD murni jalan tersebut dapat masuk," tuturnya.

Sejumlah ruas jalan protokol milik Provinsi Kepri yang berada di Kecamatan Singkep Barat ini memang tampak dalam kondisi cukup memprihatinkan.

Sebab terpantau jalan yang membentang dari Sungai Buluh menuju Desa Jagoh ini kerap membuat para pengendara merasa tidak nyaman.

Baca juga: Pemkab Lingga Targetkan Pembangunan Jembatan Beton di Desa Tanjung Irat Dimulai 2022

Baca juga: Staf Ahli Bappenas RI Kagumi Wisata Sejarah Religi Lingga, Dorong Hingga Level Internasional

Jalan berlubang yang hampir berada sepanjang jalan dan tanjakan, membuat pengendara harus berbagi jalan dengan pengendara lain untuk melewatinya.

Permukaan jalan yang berbukit dan berlembah curam, ditambah kondisi jalan yang rusak parah membuat jalan tersebut menjadi salah satu daerah paling rawan kecelakaan di Lingga. Terlebih pada saat musim hujan.

"Jalan tersebut memang masuk tahap pembahasan dan kita upayakan jalan tersebut masuk di APBD 2023," jelas Wak Den.

Diketahui beberapa jalan yang merupakan aset Provinsi Kepri di Lingga saat ini hampir tidak bisa dilalui.

Karena kondisi jalan yang rusak parah menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah, pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang dan jasa. (tribunbatam/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google