Breaking News:

DISKOMINFOTIK ANAMBAS

Pilihan Sulit Bupati Anambas, MenPAN-RB RI Terbitkan SE Penghapusan Honorer 2023

Bupati Anambas Abdul Haris dilematis setelah terbitnya edaran MenpanRB tentang penghapusan honorer pada 2023.

TribunBatam.id/Novenri Halomoan Simanjuntak
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris berkomentar mengenai terbitnya surat edaran penghapusan honorer tahun 2023 oleh MenPAN-RB Republik Indonesia. 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Bupati Anambas Abdul Haris dihadapkan pada situasi sulit.

Tepatnya setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penghapusan honorer tahun 2023.

Resmi diterbitkan dengan SE Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei itu, aturan itu akan berlaku mulai 28 November 2023.

Isinya pun meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pemerintah untuk menghapus status tenaga honorer.

Penghapusan pegawai honorer ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Dengan penghapusan itu, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Baca juga: Minim Anggaran, Pembangunan Fasilitas Air Bersih di Anambas Bakal Dikerjakan Bertahap

Baca juga: Listrik Anambas Masih Biarpet, PLN Umumkan Lagi Jadwal Pemadaman Bergilir!

Menanggapi itu, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris seolah diperhadapkan pada pilihan yang sulit dan serba salah.

Ia menilai, disatu sisi Kabupaten Kepulauan Anambas yang termasuk ke dalam daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T) dan juga berbatasan antar pulau sangat membutuhkan honorer dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

Namun, disisi lain pihaknya juga harus menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat.

"Ya seperti Anambas yang geografisnya terdiri dari pulau-pulau ini, kalau tidak dibantu oleh tenaga honorer bagaimana untuk mengerjakan pekerjaan lebih maksimal," ujarnya saat diwawancarai, Kamis, (2/6/2022).

Sementara itu, diungkapkan Haris, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1800 orang masih kurang efektif dalam memaksimalkan tugas pemerintahan di Kabupaten Anambas.

Bila saya pahami memang, sebenarnya kebijakan ini tidak menitikberatkan pada penghapusan tapi lebih kepada kenaikan tingkat status pegawai menjadi PNS dan PPPK.

"Tapi yang dicari itu lebih ke teknis seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan beberapa lainnya," jelas Haris.

Baca juga: Satpol PP Anambas Panggil Pemilik Lima Lapak PKL di SP I, Minta Kejelasan Status

Baca juga: Kajari Natuna Kunjungi Anambas, Cek Pembangunan Masjid Agung Hingga Landscape MTQ Kepri

Meski begitu, pihaknya mengaku akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan menyesuaikan pada kemampuan anggaran daerah serta kebutuhan pegawai daerah.

"Ya kita akan ikuti, namun tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran karena kebijakan itukan dibebankan oleh anggaran daerah dan masa kerjanya 5 tahun baru dievaluasi sedangkan honorer per 1 tahun baru dievaluasi," terangnya.

Pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis dengan menyertakan sejumlah honorer yang nantinya memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CASN dan PPPK.

"Nanti kita akan memberikan peluang itu kepada teman-teman honorer untuk ikut CASN dan PPPK, tapi sesuai dengan kebutuhan daerah dan kekuatan anggaran kita," tukasnya.(TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Anambas

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved