Breaking News:

Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin, Polisi Temukan Uang Rp 2,3 M Hingga Pengganti NIK

Polisi mengungkap fakta terbaru dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin, Sabu (11/6/2022).

TribunBatam.id via Kompas TV
Kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung, Selasa (7/6/2022). 

Selain AA dan IN, polisi juga menangkap FA di medan dan SW di Bekasi.

FA disebut sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana.

Sementara SW sebagai pendiri Khilafatul Muslimin.

Adapun polisi telah menetapkan empat tokoh tersebut sebagai tersangka atas dugaan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mereka dipersangkakan dengan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga: Polisi Ungkap Rekam Jejak Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja, Singgung Pancasila

Baca juga: BREAKING NEWS, Polisi Tangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja

Kemudian, Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti yakni catatan keuangan dan puluhan ribu data anggota Khilafatul Muslimin.

Menurut Zulpan, para anggota organisasi tersebut sudah memiliki nomor induk yang diduga digunakan untuk mengganti nomor induk kependudukan (NIK) yang diterbitkan pemerintah.

"Ada temuan menarik, mereka juga telah membuat nomor induk warga atau NIW. Dimana ini digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia," tutur Zulpan.

Ada pula barang bukti berupa selebaran atau maklumat terkait khilafah, buku, majalah, dan buletin terkait Khilafatul Muslimin, atribut ormas, serta beberapa unit komputer.

TERDAFTAR di Kemenkumham RI

Fakta mengejutkan sebelumnya terungkap dari perkumpulan Khilafatul Muslimin pimpinan Abdul Qadir Baraja.

Meski telah berstatus tersangka hingga menyorot perhatian publik sejak Selasa (7/6/2022), Khilafatul Muslimin ternyata terdaftar serta memiliki status hukum di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Bahkan, cabang Khilafatul Muslimin memiliki 23 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved