Breaking News:

DPR RI Godok RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Cuti Melahirkan Paling Sedikit 6 Bulan

DPR RI sedang menyusun RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Undang Undang. Cuti wanita melahirkan bakal berubah menjadi setengah tahun.

TribunBatam.id/TRIBUNKALTIM.CO/AMIRUDDIN
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani. 

TRIBUNBATAM.id - Lama cuti bagi wanita yang baru melahirkan bakal berubah.

Tepatnya setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) menyepakati Rancangan Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk dibahas menjadi undang-undang.

Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak itu, wanita yang melahirkan diusulkan akan mendapat cuti paling sedikit 6 bulan.

Rancangan Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak itu juga mengatur wanita yang mendapat cuti melahirkan tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan.

Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, jika penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja.

Durasi waktu cuti melahirkan hanya 3 bulan.

Baca juga: Kunker Komisi III DPR RI, Kakanwil Kemenkumham Kepri Pastikan Kesiapan TPI di Wilayah Kerja

Baca juga: Komisi VI DPR RI Sahkan Anggaran BP Batam Tahun 2023 Senilai Rp 1,72 Triliun

"Sementara, dalam RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran," sebutnya seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Puan Maharani mengklaim jika RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung. RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” tuturnya.

Ia memaparkan RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Maka dari itu, RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

“Ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” kata Puan.

Menurut Puan Maharani, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved