Breaking News:

DPR RI Godok RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Cuti Melahirkan Paling Sedikit 6 Bulan

DPR RI sedang menyusun RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Undang Undang. Cuti wanita melahirkan bakal berubah menjadi setengah tahun.

TribunBatam.id/TRIBUNKALTIM.CO/AMIRUDDIN
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani. 

Di antaranya, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

“Tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” ucapnya.

Baca juga: DPR RI Susun RKUHP Atur Sanksi Pidana LGBT Buat Asusila Hingga Kumpul Kebo

Baca juga: DPR RI Didesak Segera Sahkan RUU Daerah Kepulauan, Permudah Kepri Dapatkan DKK

Lebih lanjut, kata Puan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan sang anak.

Apabila HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa saja mengalami gagal tumbuh kembang, serta mengalami kecerdasan yang tidak optimal.

Dia mengatakan sudah selayaknya negara memastikan generasi penerus bangsa untuk tumbuh menjadi SDM yang dapat membawa Indonesia semakin maju.

“Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya,” jelas Puan.

Kemudian, Puan menyebut ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja.

Puan Maharani menekankan ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.

Sementara itu, RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi ibu yang sedang cuti melahirkan, di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh.

Kemudian di bulan keempat upah mulai dibayarkan sebanyak 70 persen.

Puan menegaskan pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi ibu setelah melahirkan.

“DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” bebernya.(Tribunnews.com) (Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Kompas.com

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved