Breaking News:

Dekan Fakultas Hukum UNIBA: ex-Officio Melekat pada Jabatan, Bukan Nama Pribadi Seseorang

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam punya pandangan mengenai jabatan ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

TribunBatam.id/Istimewa
Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam, Dr.H.Idham, SH.,M.Kn. 

Dekan Fakultas Hukum UNIBA, Dr.H.Idham: ex-Officio Melekat pada Jabatan, Bukan pada Nama Pribadi Seseorang

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah analogi prematur dan keliru secara yuridis formal, akhir-akhir ini santer beredar di kalangan umum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA), Dr.H.Idham,SH.,M.Kn mengatakan, secara ontologi bahwa jabatan ex-Officio Kepala BP Batam sesungguhnya melekat secara permanen pada jabatan Walikota Batam.

Bukan melekat kepada nama pribadi seseorang.

Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa Walikota Batam adalah ex-officio Kepala BP Batam.

Maka Muhammad Rudi secara paradigmatik konstitusional masih tetap menjabat sebagai Kepala BP Batam.

Fakta di lapangan menunjukkan, untuk periode kedua jabatan Wali Kota Batam dimaksud dimenangkan oleh Muhammad Rudi.

Baca juga: Jalin Kerja Sama Perpajakan, DJP Kepri dan Uniba Bentuk Tax Center

Baca juga: UNIBA Gelar Webinar Refleksi Hari Pahlawan

Oleh karenanya Muhammad Rudi tidak perlu untuk dilantik kembali oleh pejabat yang berwenang sebagai ex-officio Kepala BP Batam.

Dengan keadaan demikian, secara mutatis-mutandis semua kebijakan Kepala BP Batam yang telah diputuskan dan ditandatangani oleh Muhammad Rudi, terhitung tanggal 15 Maret 2021 tersebut, secara yuridis formal adalah sah dan tidak batal demi hukum.

Justifikasinya adalah bahwa secara saintifik dan akademik serta berdasarkan konstruksi ekosistem paradigmatik konstitusional (constitutional of paradigm) yaitu dengan mengacu kepada amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, khusus Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, ketika eksekutif yang berkewenangan membentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentu dalam proses pembentukannya telah secara sungguh-sungguh memperhatikan prinsip dan ciri negara hukum dan sekaligus meneguhkan Indonesia adalah Negara Hukum.

Baca juga: Anggota Dewan Ingin Kuliah Disiapkan Kelas Khusus, DPRD Batam Teken MoU dengan Uniba

Baca juga: Tukar Dosen hingga Mahasiswa, Ini Deretan Program Kerjasama Uniba dan UIN STS Jambi 

Konkretnya, melalui konstruksi norma hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 2A PP Nomor 62 Tahun 2019 dimaksud, telah dinyatakan secara tegas bahwa Walikota Batam ex-officio Kepala BP Batam.(*/adv/TribunBatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved