Breaking News:

DISKOMINFO NATUNA

Pemkab Natuna Gelar Rapat Bahas Kelangkaan Solar Subsidi, Janji Fokuskan Pengawasan

Kelangkaan solar subsidi untuk nelayan jadi atensi Pemkab Natuna. Peningkatan pengawasan jadi fokus utama dalam pertemuan yang dipimpin Sekda Natuna.

TribunBatam.id/Dokumentasi Prokopim Natuna
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto memimpin rapat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan. Dalam ruang rapat kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kamis (23/6/2022). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menggelar rapat membahas terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto memimpin rapat yang berlokasi di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (23/6/2022).

Boy mengatakan jika rapat itu sengaja digelar oleh pemerintah guna menjawab keresahan masyarakat akan kelangkaan BBM solar bersubsidi bagi nelayan.

Pada kesempatan itu, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri mengatakan, kelangkaan BBM solar bersubsidi terjadi disebabkan pendistribusian yang tidak tepat sasaran dan juga kurangnya pengawasan.

"Yang mendapatkan solar bersubsidi itu tidak hanya nelayan. Namun banyak dari kalangan luar seperti industri maupun kapal kargo. Makanya solar bersubsidi ini jadi langka, padahal solar itu dikhususkan untuk nelayan," tegas Hendri.

Baca juga: Embung Sebayar Harapan Warga Ranai Natuna Penuhi Kebutuhan Air Bersih

Baca juga: Pemkab Natuna Serahkan Bandara Ranai dan Aset Lainnya Senilai Rp 8,36 M ke Pusat

Rapat bersama bahas kelangkaan BBM solar subsidi di Natuna
Suasana rapat bersama terkait kelangkaan BBM solar bersubsidi bagi nelayan di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (23/6/2022).

Permasalahan BBM solar bersubsidi yang dialami nelayan Natuna bukan hanya soal kelangkaan.

Namun juga sulitnya pengurusan rekomendasi pembagian yang dikeluarkan dari kecamatan.

"Kami berharap proses pemberian rekomendasi bukan berdasarkan permintaan, tapi menggunakan perhitungan berapa kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan mesin operasional yang diberikan. Jadi kami harapkan fungsi pengawasan lebih melibatkan masyarakat sehingga dapat mengurangi berbagai penyimpangan," tutur Hendri.

Hal senada juga disampaikan Camat Bunguran Timur, Hamid Hasnan.

Bahwa fungsi pengawasan perlu ditingkatkan karena penyaluran BBM kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved