JELANG Idul Adha 1443 Hijriah, Belum Ada Agenda Pasar Sembako Murah di Batam, Ini Sebabnya

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemko Batam saat ini tidak memiliki anggaran untuk menggelar program sembako murah ataupun pasar murah untuk membantu warga Batam menyusul mahalnya harga sejumlah bahan pokok.

Selama ini, keberadaan pasar murah diakui sangat membantu dalam intervensi harga di pasar terutama menjelang hari-hari besar.

Untuk itu, melalui forum distributor dan TPID diharapkan sembako murah ini bisa segera dilaksanakan.

"Mungkin dalam beberapa hari ini akan saya follow up lagi. Seperti apa nanti untuk solusi penanganan lonjakan harga ini. Jika memang pasar murah bisa digelar tentu akan sangat baik," ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Rabu (29/6/2022).

Mantan Kadisperindag Batam ini juga meminta bagian perekonomian untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Batam untuk segera membahas solusi dari kenaikan harga ini.

"Saya sudah hubungi Pak Zul Arif untuk mencoba berkoordinasi dengan BI dan distributor untuk membahas kenaikan harga ini. Ternyata anggaran operasional tidak ada lagi. Jadi kami akan upayakan melalui TPID dan distributor," paparnya 

Amsakar juga meminta peran serta semua pihak untuk mengendalikan kenaikan harga yang cukup meresahkan ini.

Baca juga: KAPAN Pasar Induk Jodoh Batam Bakal Dibangun Lagi Setelah Dibongkar? Ini Penjelasan Wakil Walikota

Baca juga: INI Dia Daftar Ruas Jalan Nasional di Batam yang Kerap Tergenang Banjir

Diakuinya setiap tahunnya Pemko Batam memang menganggarkan kegiatan pasar murah setiap mendekati hari raya Idul Fitri dan menjelang bulan puasa.

Begitu juga dengan sembako murah yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam. 

"Saya tadi juga sudah telpon Pak Gustian dan jawaban beliau anggaran sudah tidak ada. Sebab sembako murah juga sudah digelar beberapa bulan lalu. Sekarang kami coba dulu dari BI dan distributor ini," sebutnya.

Amsakar mengungkapkan dalam kunjungan beberapa kepala daerah ke Batam, mereka juga menawarkan untuk MoU terkait pemenuhan kebutuhan pokok di Batam. Namun setelah dihitung oleh Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian (DKPP) ternyata angka yang ditawarkan tidak masuk untuk Batam. 

"Pak Mardanis menyampaikan costnya dan modal komoditi yang ditawarkan terlalu tinggi, dan kalau dipasarkan di Batam harganya tinggi. Jadi tidak solusi juga. Makanya implementasi dari MoU yang sudah ada tidak kunjung ada," katanya.

Ia menambahkan sebagai daerah yang mengandalkan daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan.

Batam sangat tergantung dari faktor cuaca, moda transportasi pengiriman, hingga harga yang ditawarkan daerah lain.

"Kami berupaya memenuhi pasokan, dan jangan sampai ada kelangkaan," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)