Breaking News:

Kanwil DJP Kepri

Kanwil DJP Kepri Sebut, Tersangka Tindak Pidana Perpajakan Dinyatakan P21

Penyidik Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kepri menyampaikan bahwa tersangka tindak pidana perpajakan dinyatakan lengkap

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Agus Tri Harsanto
ist
Kepala Kanwil DJP Kepri, Cucu Supriatna saat menggelar konfrensi pers di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang, Jumat (15/07/2022). 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Penyidik Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan bahwa tersangka tindak pidana perpajakan dinyatakan lengkap atau ( P21).

Tersangka berinisial LR melalui PT.MBJ beralamat di Tanjungpinang.

Berkas dinyatakan lengkap oleh Kejati Kepri pada 27 Juni 2022. Pada 14 Juli 2022, tersangka diserahkan menjadi tahanan Kejari Tanjungpinang dibawah pengawasan Kejati Kepri untuk proses hukum lebih lanjut.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJP Kepri, Cucu Supriatna saat menggelar konfrensi pers di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang, Jumat (15/07/2022).

"Dimana yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum dibidang perpajakan," ucapnya yang turut dihadiri perwakilan Polda Kepri, dan Kejati Kepri.

Tersangka telah melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ancaman pidana enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Cucu menjelaskan, modus operandi tersangka tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut dari lawan transaksi PT. MBJ masa pajak Juli sampai dengan Desember 2018.

"dengan cara mendirikan dua perusahaan. Yakni, PT. MBJ dan CV. MB dalam lokasi alamat usaha yang sama, dengan usaha pribadi direkturnya berupa toko material bangunan," ujarnya.

Diduga kuat, kedua perusahan tersebut sengaja didirikan untuk mengaburkan omset sebenarnya dari usaha material bangunan.

"dimana yang bersangkutan hanya melaporkan sebagian pembelian dan penjualan atas nama PT. MBJ selama periode 2018, menerbitkan faktur pajak, dan memungut PPN dari lawan transaksinya, namun tidak menyetorkan dan melaporkan sebagian PPN yang telah dipungutnya," jelasnya kembali.

Atas perbuatan tersangka, lanjut Cucu menyebutkan, ada menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 338.333.967.

"Untuk penggantinya, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka dengan total Rp. 912.994.000," sebut Cucu.

Ia menyampaikan, kasus ini harus menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh wajib pajak.

"agar melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yaitu, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan benar," ucapnya menghimbau. (dra)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved