Breaking News:

DISKOMINFOTIK ANAMBAS

Bupati Anambas Paparkan Ranperda LPP APBD 2021 di Rapat Paripurna DPRD

Bupati Anambas Abdul Haris paparkan ranperda LPP APBD tahun 2021 di rapat paripurna DPRD, Senin (18/7). Berikut penjelasan singkatnya

tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris didampingi wabup Wan Zuhendra dan Sekda Anambas Sahtiar, menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 kepada pihak DPRD Anambas, Senin (18/7/2022) di Tarempa. 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2021.

Penjelasan Ranperda itu disampaikan pada rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa, Senin (18/7/2022).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Anambas Firdian Syah bersama Bupati Abdul Haris dan Wakil Bupati Wan Zuhendra dan turut dihadiri 11 anggota dewan dan sejumlah anggota Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Anambas.

"Ya alhamdulillah, ranperda LPP ini dapat kami susun dan kami sampaikan kepada DPRD. Dalam pengelolaannya tentu kita memacu pada undang-undang dan Permendagri, sebagaimana kewajiban pemerintah untuk melaporkannya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran," ujar Bupati Abdul Haris.

Haris menjelaskan, DPRD sebagai mitra kerja pemerintah salah satunya berperan untuk mengawasi pengelolaan anggaran pemerintah agar tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

"Maka dari itu mereka harus mendapatkan laporan ini dari pemerintah guna mendorong semangat obyektifitas dan memastikan tujuan kinerja pemerintah tercapai," jelas Abdul Haris.

Ia menerangkan, sebelumnya Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2021 telah disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui surat Bupati Kepulauan Anambas pada tanggal 30 Juni 2022.

Untuk selanjutnya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 ini disampaikan sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Baca juga: Bupati Anambas Sambut Kafilah Natuna MTQ IX Kepri, Tiba dengan Kapal TNI AL

"Pendapatan daerah sampai akhir tahun terealisasi sebesar Rp 845 miliar dari yang dianggarkan Rp 1,122 triliun," sebutnya.

Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 807 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp 1,132 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kepri, laporan keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas masih mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-5," ungkapnya.

Haris berharap, ranperda pertanggungjawaban APBD 2021 tersebut selanjutnya dapat dengan segera dibahas guna penyempurnaan menjadi peraturan daerah.

(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved