Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Dewi Kumalasari Beri Materi Soal Peran dan Fungsi LKKS Kepri

Ketua LKKS Kepri Dewi Kumalasari sebut LKSS bukan lembaga eksekutor atau implementator. Tugasnya membina kesejahteraan sosial

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Biro Adpim Pemprov/Tribun
Dewi Kumalasari Ansar foto bersama saat menghadiri dan memberikan materi pada acara Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penguatan Kapasitas Pengasuh Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di King Hotel, Batam, Selasa (26/7/2022). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kepulauan Riau (Kepri), Dewi Kumalasari hadir sebagai narasumber pada Bimbingan Teknis (BIMTEK) di King Hotel, Batam, Selasa (26/7/2022).

Kegiatan Bimtek yang mengusung tema 'Peran dan Fungsi LKKS Kepri dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepri' ini diikuti 80 orang peserta.

Dewi menyampaikan, peran masyarakat sangatlah penting dalam keberhasilan penanganan masalah sosial, seperti paradigma pembangunan yang dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat perorangan, kelompok, organisasi atau lembaga.

"Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Dewi.

Dewi menambahkan, untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

Baca juga: Jasa Raharja Kepri Ikut FGD Pengumpulan Data Primer Buku Potret Keselamatan Lalu Lintas

Diwujudkan dengan membentuk suatu Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki yang salah satunya adalah LKKS Provinsi ini.

"LKKS bukan lembaga eksekutor atau implementator. Adapun tugas dari LKKS yaitu mengkoordinasikan potensi dan sumber, serta membina Kesejahteraan Sosial (PSKS), mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial," jelasnya.

Adapun LKS yang sudah terdaftar dan terverifikasi di Provinsi Kepri berjumlah 169 LKS yang terdiri dari 112 LKS di Kota Batam, 19 LKS di Kota Tanjungpinang, 25 LKS di Kabupaten Bintan, 10 LKS di Kabupaten Karimun, 3 LKS di Kabupaten Lingga dan 6 LKS di Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Untuk itu dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial ini peran LKKS sangat diperlukan agar kita dapat lebih optimal untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial secara menyeluruh dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)," tuturnya.

Baca juga: Pemko Tanjungpinang Dukung Pemprov Percantik Wajah Ibu Kota Kepri

Ia juga menyampaikan, bahwa anak merupakan penerus bangsa, yang akan menentukan nasib NKRI dimasa depan. Namun disatu pihak permasalahan anak dirasakan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

"Permasalahan anak juga sering muncul di Lembaga Asuhan Anak yang diharapkan dapat melindunginya atau bahkan akan mendorong tumbuh kembang anak secara wajar dan sehat sehingga dapat sebagai pengganti peran orang tuanya yang hilang," kata Dewi.

Kemudian Dewi menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada pengurus LKS agar dapat mengelola dengan baik dan saling bertukar informasi sehingga dapat memacu tumbuh dan semakin mengembangkan LKS yang telah ada.

"Bimtek diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pengurus LKS agar bisa berperan optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial," tutupnya.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved