KEKERASAN Pada Anak Didominasi Asusila, Komnas Perlindungan Anak Dukung Batam Jadi Kota Layak Anak

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait menyoroti jumlah kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di Batam, Provinsi Kepulauan Riau belakangan ini. 

Ia menilai pembangunan di Batam saat ini belum dibarengi dengan fasilitas anak.

"Masih banyak kasus anak yang terjadi di Batam. Kondisi ini sangat miris dan disayangkan. Kota Madani ini termasuk kota yang sering saya datangi, untuk melihat kasus kekerasan terhadap anak," ujarnya saat menghadiri Deklarasi Batam Menuju Kota Layak Anak di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (26/7/2022) lalu.

Ada banyak laporan dan kasus kekerasan yang menimpa anak setiap tahunnya.

Dari berbagai pelanggaran tersebut, 52 persen merupakan kejahatan seksual.

Tindakan ini lebih banyak ditemukan, dari pada bentuk kekerasan lainnya.

Baca juga: Jumlah Pengaduan Terus Naik, Ombudsman Kepri Imbau OPD Batam Penuhi Standar Layanan

"Ada juga kasus pelaku dan korban merupakan anak. Artinya ada pelemahan pengawasan dari kita semua. Untuk itu mari kita bersama mencegah agar kejadian ini tidak berulang," katanya.

Ia melanjutkan sekarang dan ke depannya bagaimana menyelamatkan anak di Batam dari berbagai tindakan kekerasan yang melibatkan anak.

Pelanggaran anak merupakan kejahatan kemanusiaan.

"Komnas perlindungan anak tidak ada kata damai untuk kasus kejahatan seksual terhadap  anak. Perlu peran orang sekampung untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ini," terangnya.

Menurutnya perlu komitmen bersama untuk untuk menyelamatkan anak di Batam.

Isu tentang anak merupakan tanggungjawab bersama untuk menyelamatkan anak. 

"Tempatkanlah permasalahan anak ini prioritas di samping program lainnya. Tidak adil, jika dibiarkan anak menderita. Harapannya, Batam menjadi kota layak anak, dan bersahabat untuk anak," ujarnya.

Ia melanjutkan, informasi terbaru yang diterima adalah, terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini di Batam yang melibatkan anak.

Kekerasan, pelecehan di tempat mereka mendapatkan pendidikan baik rohani maupun jasmani.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memutus mata rantai kekerasan.

Maupun dan pelecehan seksual yang melibatkan anak ini. 

Ia mendukung Batam menuju kota layak anak, kota yang nyaman bagi anak, serta menjadikan kekerasan terhadap anak menjadi isu yang perlu dan menjadi fokus untuk ditangani.

Ada beberapa sekolah yang berlatarbelakang agama justru tempat itu menjadi tempat sarang predator anak.

Kejadian ini tidak saja terjadi di daerah Jawa, namun juga terjadi juga di Batam, dan ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

"Ayok kita dukung Batam menjadi kota yang layak untuk anak. Jangan sampai ada lagi kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini juga perlu didukung hadirnya fasilitas yang bisa mendukung hak bermain anak, hingga belajar anak. Anak harus merasa aman di mana pun mereka berada di Batam ini," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mengatakan pihaknya berupaya menangani persoalan anak yang terjadi di Batam. Saat ini Batam berada di level tiga untuk kota layak anak.

"Ada lima tingkatan, dan Batam berada di tingkat tiga. Jadi masih ada PR yang harus dikerjakan agar Batam ini benar-benar aman dan ramah bagi anak," katanya.

Terciptanya kota ramah anak memerlukan peran serta semua elemen.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sangat sangat menjunjung dan mendorong Batam menjadi Kota Ramah Anak.

Penanganan persoalan anak ini masuk dalam RPJMD Batam setiap tahunnya.

Banyak program untuk anak yang disiapkan. Ke depan pihaknya akan terus berbenah, demi memenuhi lima tingkatan untuk menjadi kota yang layak anak.

"Saya mengapresiasi adanya yayasan ini. Kehadiran yayasan ini bisa membantu pemerintah dalam mengatasi persiapan anak," katanya.  (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)