Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

Bisa Picu Konflik Nelayan, HNSI Anambas Surati Gubernur Soal Penempatan Alat Tangkap Ikan

HNSI Anambas menyurati Gubernur Kepri yang berisi permohonan sosialiasasi aturan penempatan alat tangkap ikan yang bisa picu konflik antar nelayan.

ISTIMEWA
Potret pengurus HNSI Cabang Kabupaten Kepulauan Anambas. HNSI Anambas menyurati Gubernur Kepri yang berisi permohonan sosialiasasi aturan penempatan alat tangkap ikan yang bisa picu konflik antar nelayan. 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kabupaten Kepulauan Anambas melayangkan surat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Surat bernomor 025/DPC.HNSI/VIII/2022 itu pun ditujukan langsung kepada Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad.

Itu terkait permohonan sosialisasi penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pancing ulur dan bagan perahu atau bagan apung di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur dan Jemaja Barat yang ada di wilayah terdepan Indonesia itu.

Sekretaris HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra mengatakan, itu adalah bentuk upaya untuk merespon keluhan sejumlah nelayan 

"Ya, kami sudah menyurati Gubernur Kepri, hal tersebut untuk merespon keluhan nelayan di beberapa kecamatan. Keluhan ini sudah sangat lama, sudah kita sampaikan melalui surat sebelumnya, tidak ada respon serius oleh dinas terkait," ucapnya, Minggu (7/8/2022).

Menurut Dedi, sejauh ini belum terlihat adanya tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam merespon keluhan dan nasib nelayan yang ada di sana.

Baca juga: Kadis PUPR Anambas Ungkap Alasan Jalan Jembatan SP I Belum Diperbaiki

Pasalnya, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan pancing ulur dan nelayan bagan apung atau bagan perahu.

"Akibat rendahnya kualitas pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan kelautan dan perikanan oleh DKP Kepri khususnya Cabang Dinas di Anambas persoalan ini belum juga dapat teratasi," terangnya.

Menurut Dedi, persoalan terkait penempatan alat tangkap bagi para nelayan tersebut harus menjadi atensi serius bagi pemerintah.

Oleh karenanya, ia berharap Gubernur Kepri dapat merespon itu dengan mengevaluasi kinerja bawahannya.

"Selain itu, kita juga berharap agar Gubernur melalui DKP Kepri dapat turun ke Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat," paparnya. (TRIBUNBATAM.id/Noven Simanjuntak)

 

 

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved