Breaking News:

KENAIKAN BBM SUBSIDI

Presiden Jokowi Angkat Bicara Terkait Kabar Naiknya Harga BBM Subsidi, Buruh Kini Ancam Mogok Kerja

Presiden Jokowi menjelaskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar saat di TMII, Selasa (23/8/2022).

Editor: Anne Maria
ist
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia. 

Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaranya untuk menghitung secara matang sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.

"Semuanya saya suruh menghitung betul, menghitung betul, sebelum diputuskan," kata Jokowi.

DPR: Tak Ada Alasan Menaikkan Harga BBM Subsidi

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Rofik berujar, tidak ada alasan menaikkan BBM saat ini, lantaran dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP 100 dolar AS per barel.

Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah 90 dolar AS per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar 89.63 dolar AS per barel dan Brent Crude sebesar 95,50 dolar AS per barel.

Artinya, ucap Rofik, bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia.

"Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," ucap Rofik dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Rofik menilai, banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar 1,1-1,9 miliar dolar AS dari perhitungan awal.

"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," imbuh Rofik.

Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.

Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved