Breaking News:

KENAIKAN BBM SUBSIDI

Presiden Jokowi Angkat Bicara Terkait Kabar Naiknya Harga BBM Subsidi, Buruh Kini Ancam Mogok Kerja

Presiden Jokowi menjelaskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar saat di TMII, Selasa (23/8/2022).

Editor: Anne Maria
ist
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia. 

Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.

"Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi," tuturnya.

Kenaikan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.

Buruh: Kami Akan Mogok Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan para buruh siap lakukan aksi mogok kerja, jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinaikkan oleh pemerintah dan tidak ada penolakan dari DPR.

"Pemogokan umum akan disiapkan kalau pemerintah dan DPR memaksakan kehendak menaikkan BBM, upah tidak naik, daya beli terpukul, Omnibus Law tetap dilakukan. Akan ada demonstrasi puluhan juta orang," ujar Said dalam konferensi pers, Selasa (23/8/2022).

Said mengatakan, para buruh menolak kenaikkan harga BBM subsidi. Serikat petani, serikat buruh, serikat nelayan, ojek online, buruh migran, hingga miskin kota, akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan.

"Sebelum pemogokan, aksi unjuk rasa akan dilakukan awal September 2022," tutur Said.

Said melihat kenaikan harga BBM akan berdampak besar kepada masyarakat menengah ke bawah. Menurut datanya, ada sekira 120 juta pengendara yang menggunakan BBM jenis Pertalite.

"Jika harga BBM dipaksa naik dalam waktu dekat dan DPR senyum-senyum saja, buruh akan demonstrasi dilanjutkan pemogokan kerja," kata Said.

Said mendorong pemerintah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Pemerintah disebut harus memastikan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, ia menyarankan dibanding menaikan harga, sebaiknya pemerintah memisahkan antara pengguna BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Misal, kendaraan roda dua, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik tetap mendapatkan BBM subsidi.

"Mobil-mobil yang boleh membeli BBM subsidi misal mobil keluaran 2005 ke bawah. Dia boleh menggunakan subsidi. Tapi mobil di atas 2005 dia wajib menggunakan BBM non subsidi," tutur Said.

Said berujar, sebelum energi terbarukan siap beroperasi atau energi listrik siap beroperasi, sebaiknya pemerintah tidak menaikkan harga BBM.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Naiknya Harga BBM Bersubsidi Mencuat, Jokowi Buka Suara hingga Buruh Ancam Mogok Kerja

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved