Breaking News:

Satpol PP dan Dinas PUPR Tanjungpinang Segel Papan Reklame Tak Berizin

Kasi di Dinas PUPR Tanjungpinang ungkap saat ini hanya ada 26 reklame yang kantongi izin konstruksi, selebihnya tak ada izin. Makanya ditertibkan

Penulis: Rahma Tika | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Rahma Tika
Satpol PP Tanjungpinang bersama Dinas PUPR saat mendatangi lokasi pemasangan papan reklame yang belum kantongi izin konstruksi, Selasa (23/8/2022) 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Tanjungpinang menertibkan sejumlah papan reklame yang tak memiliki izin, Selasa (23/8/2022).

Personel Satpol PP Tanjungpinang ini mendatangi lokasi reklame yang tidak berizin di traffic light, Kilometer 6, Tanjungpinang.

Di situ terpampang jelas dua buah reklame berukuran besar dan berukuran kecil dipasang segel garis kuning oleh Satpol PP.

Kasi Tata Ruang Dinas PUPR Tanjungpinang, Wedi yang berada di lokasi menyampaikan, sejauh ini hanya ada 26 reklame yang mengantongi izin konstruksi.

“Saat ini cuma 26 titik saja yang ada izin, selebihnya tidak ada. Makanya pelan - pelan kita telusuri demi rapinya Kota Tanjungpinang ini, supaya tersusun rapi jadi tidak menumpuk di satu tempat seperti ini,” ucap Wedi.

Penertiban papan reklame ini lanjutnya, sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 70 tahun 2021 tentang papan reklame.

“Seperti spanduk yang sudah rapuh dan membahayakan pengguna jalan itu akan kita tindaklanjuti sesuai Perwako tadi,” kata Wedi.

Baca juga: Pemko Tanjungpinang Mulai Tertibkan Reklame Tak Berizin, Genjot Target PAD Rp 3,174 Miliar

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjungpinang, Teguh mengatakan, semua yang tidak memiliki izin konstruksi reklame akan dipasangi PPNS di spanduk yang bertuliskan bahwa papan reklame ini tidak memiliki izin agar segera menguruskan ke Dinas PUPR Tanjungpinang.

“Kita juga di sini konfirmasi siapa yang pasang reklame ini karena ada perbedaan data PU dengan BPPRD. Selanjutnya akan kita sasar lagi di lokasi-lokasi lain yang reklamenya tidak ada izin agar diproses,” ujar Teguh.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan telah menyurati pemasang papan reklame, dan diberi waktu selama 7 hari untuk membongkar papan reklame tersebut.

Namun hingga detik ini belum ada tindaklanjut dari pihak pemasang.

“Saat ini kita pasang dulu PPNS-nya. Kita berharap pemiliknya sendiri yang membongkar papan reklame itu. Karena kalau kita yang melakukan pembongkaran asetnya tentu akan jadi milik Pemko Tanjungpinang,” tegasnya. (TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved