Breaking News:

BP BATAM

Kepala BP Batam Surati Menko Airlangga terkait Keluhan Pengusaha Kapal Tongkang

Kepala BP Batam Muhammad Rudi surati Menko Perekonomian Ailangga Hartarto agar dapat solusi terkait keluhan pengusaha kapal tongkat soal laik laut

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
Dok.Humas BP Batam
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat memimpin rapat mediasi bersama pengusaha kapal tongkang di Batam, Rabu (24/8/2022) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar pertemuan bersama para pengusaha kapal tongkang ihwal persyaratan laik laut, Rabu (24/8/2022) lalu.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi memimpin langsung pertemuan tersebut dengan harapan mampu mengatasi polemik yang bakal mengganggu kinerja ekspor di Batam.

Dalam pertemuan itu, para pengusaha kapal tongkang mengaku khawatir dengan kebijakan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor Al.012/3/11/DJPL/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang persyaratan lain laut bagi kapal tongkang (barge) yang melayani pengangkutan kontainer.

"Kami akan terus memastikan kelancaran arus keluar masuk barang di Batam," tegas Rudi saat memimpin rapat di Gedung BP Batam.

Di sisi lain, Rudi meminta agar seluruh pengusaha pelayaran mematuhi kebijakan yang berasal dari Kemenhub tersebut.

Tujuannya tak lain untuk menjaga stabilitas perekonomian di Batam.

Baca juga: BP Batam Gandeng Port of Singapore Authority Soal Pembenahan Pelabuhan Batuampar

"Kami juga telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian [Airlangga Hartarto] agar mendapatkan solusi terbaik," sambungnya.

Sementara perwakilan pengusaha kapal tongkang di Batam sendiri mengaku keberatan dengan kebijakan dari Kemenhub tersebut. Alasannya adalah dapat menurunkan produktivitas pengiriman barang ke Singapura.

"Arus logistik di Batam akan tersendat karena kapal-kapal yang mengangkut kontainer terhalang persyaratan laik laut," ungkap Direktur PT Snepac Shipping, Zulkifli.

Masih dalam agenda rapat, Kepala KSOP Khusus Batam, Revolindo mengatakan, bahwa kebijakan kementerian itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved