Breaking News:

DISKOMINFO KEPRI

Bapenda Kepri Gelar Rapat Lanjutan terkait Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Kepala Bapenda Kepri Reni Yusneli sebut, Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah menuntut perubahan transaksi pembayaran dari tunai ke non tunai

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Dok. Biro Adpim Pemprov Kepri untuk Tribun Batam
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri Reni Yusneli yang juga selaku Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi, saat pimpin rapat di Ruang Rapat Gedung Graha Kepri Lantai 5 Batam Center, Rabu (31/8/2022) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat membahas Lanjutan Peta Jalan Implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Ruang Rapat Gedung Graha Kepri Lantai 5 Batam Center, Rabu (31/8/2022).

Rapat dipimpin oleh Kepala Bapenda Kepri Reni Yusneli yang juga selaku Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kepri, didampingi tim Bapenda sebagai leading sektor, dan dihadiri perangkat daerah pengelola PAD (pendapatan asli daerah) lingkup Pemerintah Provinsi Kepri serta perwakilan Bank Indonesia, Bank Riau Kepri, Bank Bukopin serta BRI.

Adapun TP2DD sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Reni mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri telah membentuk TP2DD pada tanggal 1 Maret 2021 melalui Peraturan Gubernur Nomor 365 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 224 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan dan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

“Tujuan pembentukannya yaitu untuk mendorong inovasi dan integrasi ekonomi keuangan digital, serta mempercepat implementasi Implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Reni Yusneli mengungkapkan ETPD menuntut perubahan transaksi pembayaran. Yaitu dari sistem tunai manual menjadi non tunai (belanja dan pendapatan daerah).

Baca juga: Sekda Adi Prihantara Harapkan Pengurus IWAPI yang Baru Dapat Membantu UMKM Kepri

Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS).

Pada tahun 2021 ini, penerimaan pendapatan dari Wajib Retribusi (WR) maupun Wajib Pajak (WP) diupayakan sebagian besar tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

“Channel Retribusi saat ini menggunakan transfer bank dan tunai. Channel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan setoran tunai bank, transaksi elektronik melalui Bank BNI, BJB dan Bukopin dengan menggunakan layanan E-samsat Kepri. Transaksi menggunakan LinkAja, Indomaret, Alfamart, Tokopedia dan Bukalapak. Jumlah transaksi elektronik PKB semakin meningkat dari tahun ke tahun mulai tahun 2018, dan tahun 2021 mengalami meningkatan yang signifikan,” jelasnya.

Baca juga: Tekan Inflasi, Sekdaprov Kepri Imbau Satgas Pangan Terus Pantau Harga Pasar

Kemudian Reni Yusneli juga menjelaskan, bahwa tugas TP2DD dan cara implementasi ETPD akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Di antaranya, Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Implementasi ETPD, Transformasi Pengelolaan Transaksi Pemerintah Daerah Tunai menjadi Non Tunai berbasis digital, Pengembangan ETPD, Kerjasama dengan Bank RKUD, Sosialisasi dan Edukasi serta Penyediaan Layanan Pengaduan.

“Enam hal ini harus segera kita selesaikan agar pengimplementasian ETPD bisa segera dilaksanakan. Oleh karena itu hari ini rapat kita untuk kembali melengkapi data terbaru hingga 2022 serta kemudian mereview bersama roadmap yang telah disusun bersama. Rekan OPD tim ETPD laksanakan tugas masing masing laporkan kendala yang ada, tugas ini dapat kita laksanakan dengan baik,” ucapnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved