Breaking News:

Inflasi Setelah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Diperkirakan Melebihi 10 Persen

Inflasi pangan tahunan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melebihi 10 persen.

shutterstock.com via kompas.com
Inflasi pangan tahunan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melebihi 10 persen. ilustrasi inflasi 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Efek domino kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi akan terasa setelah Pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Solar bersubsidi juga Pertamax, Sabtu (3/9/2022).

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 per liter.

Selanjutnya, harga solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebbut, diperkirakan tingkat inflasi pangan tahunan akan kembali menyentuh dobel digit atau di atas 10 persen pada September ini.

Sementara inflasi umum diperkirakan menembus di level 7 persen hingga 7,5 persen pada akhir tahun 2022.

Hal tersebut kemungkinan akan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

Baca juga: Setelah Harga Naik Jadi Rp 10.000 per Liter, Kuota Pertalite Ditambah Jadi 29 Juta KL

“Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (4/9/2022).

Selain itu, Bhima menambahkan masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi dan tidak memiliki kendaraan sekalipun, akan mengurangi konsumsi barang lainnya. Sebab, Ia menyebut BBM merupakan kebutuhan mendasar, sehingga ketika harganya naik maka pengusaha di sektor industri pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik semuanya akan terdampak.

Kemudian, pelaku usaha dengan permintaan yang baru dalam fase pemulihan, juga akan mengambil risiko jalan pintas dengan melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) massal.

“Jadi sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet, nanti efeknya ke PMI manufaktur kontraksi kembali di bawah 50,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia juga menilai bantuan sosial yang diberikan dengan total Rp 24,17 triliun tidak cukup untuk melindungi masyarakat. Bahkan jika bansos tersebut diberikan dalam waktu empat bulan sekalipun.

Sehingga Bhima menyarankan agar pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat. (kontan.co.id)

 


Sumber : Kontan.co.id

 

 

Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved