Breaking News:

DISKOMINFO LINGGA

BKPSDM Lingga Sosialisasikan Aplikasi Data Non ASN Tahun 2022

BKPSDM Lingga mengundang pegawai untuk mensosialisasikan aplikasi pendataan non ASN tahun 2022 di aula kantor Bupati Lingga, Selasa (6/9/2022).

Penulis: Febriyuanda | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id via Diskominfo Lingga/Said Maulana Alhabsyie
Pegawai Pemkab Lingga saat mengikuti sosialisasi pendataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar BKPSDM Kabupaten Lingga di Aula Kantor Bupati Lingga, Daik, Selasa (6/9/2022). 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) menggelar sosialisasi pendataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Kantor Bupati Lingga, Daik, Selasa (6/9/2022).

Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Lingga, Ibnu Sugito menyampaikan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan akan ada kesamaan persepsi terhadap pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Masing-masing instansi di Pemkab Lingga pun didorong untuk mempercepat proses pendataan dan validasi data di lingkungan pemerintah.

Pada sosialisasi tersebut, Staff analis sumber daya manusia aparatur bidang pengadaan mutasi dan informasi, Jayanthi Theodora turut memaparkan alur proses serta penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN yang telah disiapkan oleh BKN.

Perlu digaris bawahi, bahwa proses pendataan yang saat ini ramai diperbincangkan oleh Instansi Pemerintah pada dasarnya bukan untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Belum Berdampak pada Tarif Tiket dan Pelayaran Kapal di Lingga

Baca juga: Tempat Wisata di Lingga, Pokdarwis Mulai Jajal Wisata Arung Jeram di Desa Resun

"Tapi pendataan ini sebagai bahan dalam melakukan pemetaan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, untuk selanjutnya menentukan kebijakan apa saja ke depannya," jelasnya.

Dia menambahkan, pendataan ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Aturan ini mengatur tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK.

Kegiatan ini diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga.(TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved