DPRD Batam Fraksi PKS Prihatin Kondisi Ekonomi Masyarakat saat Harga BBM Naik
Anggota DPRD Batam Fraksi PKS Muhammad Syafei sebut, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembako dan ongkos transportrasi penumpang
lihat foto
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu membuat dinamika di tengah masyarakat, tak terkecuali di Kota Batam.
Pasalnya, kondisi sulit ini memberikan dampak cukup signifikan kepada masyarakat Batam. Seperti kenaikan harga tiket kapal laut serta kebutuhan pokok.
Gelombang protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat ini pun berdatangan, baik dari dari mahasiswa hingga serikat buruh di Batam.
Menanggapi kebijakan pemerintah pusat ini, DPRD Batam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku prihatin terhadap efek yang diberikan ke masyarakat banyak.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Syafei mengatakan, kebijakan ihwal kenaikan harga BBM harus dibatalkan.
Sejak awal, sikap PKS sudah sangat jelas dan tegas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca juga: Upaya Disperindag Batam Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi, Ganti Brizzi ke Fuel Card
"Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak terhadap kenaikan harga sembako dan ongkos transportasi penumpang kendaraan umum, sehingga akan terjadi kenaikan inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat," ungkapnya kepada Tribun Batam, Rabu (7/9/2022).
Syafei berharap agar pemerintah pusat segera mencabut kebijakan itu.
Sebab menurutnya, slogan pemerintah ‘pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’ pasca pandemi Covid-19 tidak sejalan dengan kenaikan harga BBM saat ini.
Ia beranggapan, pemerintah pusat seolah tidak mendengarkan jeritan rakyat.
"Kita masih belum lepas dari kondisi pandemi. Masyarakat masih terseok-seok. Tapi kebijakan pemerintah seolah-olah tidak mau mendengarkan jeritan rakyat," tambah Syafei.
Selain itu, penolakan terhadap kenaikan harga BBM sendiri juga disuarakan oleh DPW PKS Kepri.
Ketua DPW PKS Kepri, Ustaz Bakhtiar meminta agar pemerintah segera mencabut kebijakan yang tidak pro rakyat ini. (tribunbatam.id/ichwannurfadillah)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
