Pemprov Kepri Siapkan BLT BBM untuk Masyarakat Kurang Mampu, Ini Sumber Dananya

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai mendata masyarakat yang akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penyaluran BLT ini akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemprov Kepri akan mengutamakan masyarakat miskin yang belum sempat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tak hanya itu, bantuan sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan juga turut menjadi perhatian dalam BLT tersebut.

"Kalau sudah terdaftar di DTKS kan sudah ada beberapa bantuan dari pemerintah pusat. Lalu bagaimana yang belum? Akan kita rapatkan," kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat berada di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (6/9/2022).

Diakuinya saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan nominal dan besaran bantuan yang akan diberikan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen dari dana tranfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil ( DBH) dengan jumlah sekitar Rp 5,5 miliar.

"Makanya coba blending dengan kabupaten/kota, kalau memungkinkan kita berikan sama dengan pemerintah pusat," kata Ansar.

Baca juga: Cara Daftar BLT BBM Rp 600 Ribu melalui Program Usul dan Sanggah Kemensos

Selain itu, Pemprov Kepri juga akan memanfaatkan dana regular APBD yakni alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang ada di anggaran pemerintah daerah masing-masing seperti Bansos.

Terdapat kurang lebih Rp 13,76 triliun anggaran belanja tidak terduga baik di APBD Provinsi Kepri dan kabupaten/kota Tahun 2022.

"Dengan realiasi per 3 September 2022 ini mencapai Rp 1,65 triliun atau 12,04 persen dan bantuan sosial sebesar Rp 11,45 triliun serta telah teralisasi sebesar Rp 4,09 triliun atau 35,75 persen," ungkap Ansar.

Berikutnya Pemprov Kepri akan memanfaatkan dana desa dengan besaran maksimal 30 persen, yang akan digunakan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi.

Ansar berencana, bantuan tersebut kemungkinan akan disalurkan melalui Pos Indonesia, Bhabinkamtibmas, atau bahkan kelurahan hingga RT/RW.

(TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google