Breaking News:

BERITA KRIMINAL

Dua Terdakwa Korupsi APBDes Matak Anambas Pikir Pikir Vonis PN Tanjungpinang

Tidak hanya dua terdakwa korupsi APBDes Matak Anambas, JPU yang menangani perkara ini juga pikir-pikr dengan vonis PN Tanjungpinang.

TribunBatam.id/Dok Cabjari Natuna di Tarempa
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi APBDes Matak Anambas tahun anggaran 2019, Awaluddin dan Fendi saat jalan keluar kantor Cabang Kejakssan Negeri (Cabjari) Natuna di Tarempa. Keduanya menyatakan pikir-pikir dengan vonis PN Tanjungpinang. Tampak Kacabjari Natuna di Tarempa, Roy Huffington Harahap mendampingi mereka keluar kantor kejaksaan. 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Awaluddin dan Fendi yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) APBDes Matak tahun anggaran 2019 menyatakan pikir-pikir dengan vonis hakim PN Tanjungpinang.

Tidak hanya dua terdakwa kasus dugaan korupsi APDes Matak tahun anggaran 2019 ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan sikap serupa setelah hakim memvonis keduanya satu tahun penjara.

Putusan vonis Awaluddin, Kepala Desa Matak yang terjerat kasus dugaan korupsi APBDes Matak tahun 2019 oleh majelis hakim PN Tanjungpinang ini lebih rendah 3 bulan dari tuntutan JPU yakni 1 tahun 3 bulan.

Awaluddin yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 211.636.726 menjadi pertimbangan majelis hakim PN Tanjungpinang yang dipimpin oleh Risbarita Simorangkir pada Kamis (8/9) dalam memberikan vonis itu.

Sementara untuk terdakwa Fendi, Sekretaris Desa Matak divonis satu tahun penjara dan dikurangi dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Baca juga: Tiga Mantan Pejabat Desa di Natuna Ditahan Jaksa Terkait Korupsi APBDes 2018-2019

Dalam persidangan, majelis makim menyatakan, bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Mereka terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal itu sebagaimana pula diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awaluddin penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan terdakwa dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan," ucap Kacabjari Natuna di Tarempa, Roy Huffington, Jumat (9/9/2022).

Roy pun menyatakan, kasus dugaan korupsi tersebut merupakan limpahan kasus dari penyidik Polres Anambas.

Baca juga: Perkara Korupsi Dana APBDes Tanjung Pelanduk Dilimpahkan Ke PN Tanjungpinang

"Dengan rincian perkerjaan penimbunan lapangan serba guna, pekerjaan parit, kegiatan renovasi kantor Desa, dan pembangunan tempat pembuangan sampah," sebutnya.

Terakhir Roy mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga sidang dapat berjalan lancar.

"Kami juga berpesan supaya masyarakat dapat aktif melaporkan apabila ada dugaan penyimpangan pada keuangan daerah atau negara," pungkasnya.(TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved