BINTAN BANGKIT
Rapat dengan Presiden Jokowi, Plt Bupati Bintan Minta OPD Tekan Inflasi
Plt Bupati Bintan usai rapat dengan Presiden Jokowi meminta OPD Pemkab Bintan dapat menekan faktor inflasi.
Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan, Roby Kurniawan meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bintan dapat menekan faktor inflasi di Kabupaten Bintan.
Hal itu disampaikan orang nomor satu di Pemkab Bintan ini usai menggelar rapat dengan Presiden RI, Joko Widodo tentang pengendalian inflasi didaerah secara daring di Kantor Bapelitbang Bintan, Senin (12/9) siang.
"Apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap angka inflansi di Bintan, khususnya di sektor pangan saya harapkan OPD Bintan bisa menekan Inflasi," tegas Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan.
Menurutnya, langkah strategis dalam upaya pengendalian laju angka inflasi atas harga kebutuhan pokok dapat dilakukan berupa pengecekan secara intensif atas keterjangkauan harga.
Selanjutnya berkomunikasi yang efektif, memantau ketersediaan pasokan serta memastikan kelancaran dan distribusi bahan pokok tersebut.
Baca juga: Enam Outdoor AC Kantor Lurah Kawal Bintan Dicuri, Jejak Ban Jadi Petunjuk
Harus lebih intensif turun ke lapangan untuk mengecek harga pasar bahkan hingga ke jalur distribusinya.
"Jika inflasi dapat terjaga maka peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai semaksimal mungkin," jelasnya.
Sementara itu, saat rapat Presiden RI, Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia menyampaikan arahan terkait kebersamaan dan kekompakan dalam keberhasilan pengendalian inflasi didaerah.
Presiden RI, Jokowi juga menyebutkan, bahwa saat ini ada 10 Provinsi inflasi tertinggi di Indonesia meliputi Provinsi Jambi 7,7 persen.
Kemudian Provinsi Sumbar 7,1 persen, Provinsi Kalteng 6,9 persen, Provinsi Maluku 6,7 persen, Provinsi Papua 6,5 persen.
Selanjutnya Provinsi Bali 6,4 persen, Provinsi Babel 6,4 persen, Provinsi Aceh 6,3 persen, Provinsi Sulteng 6,2 persen dan Provinsi Kepri 6 persen.
Baca juga: Gubernur Kepri Lantik Pengurus IWAKUSI Kota Tanjungpinang dan Bintan
Menurutnya, bahwa saat ini ada sekitar 2,17 triliun Rupiah yang berasal dari dana transfer umum.
Serta sisa anggaran 16,4 triliun Rupiah yang berasal dari belanja tidak terduga dapat dipergunakan sebagai instrumen daerah dalam pengendalian inflasi.
Maka dari itu Presiden meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar dapat bersama-sama kita bekerja dalam pengendalian inflasi.
"Saya yakin Insya Allah kita bisa melakukannya sehingga inflasi di tahun ini harapannya bisa dikendalikan di bawah level 5 persen,“ tutupnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
