Breaking News:

NATUNA TERKINI

Dua Mantan Bupati Natuna Terseret Kasus Korupsi Rp 7,7 Miliar segera Disidangkan

Dua mantan Bupati Natuna terseret kasus korupsi senilai Rp 7,7 miliar, Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, segera disidangkan bersama tiga tersangka lain

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
Dok. Kejari Natuna untuk Tribun Batam
Jaksa di Kejari Natuna melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 senilai Rp 7,7 Miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (21/9/2022). Kasus dugaan korupsi ini menyeret nama dua mantan Bupati Natuna terhahulu 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna senilai Rp 7,7 miliar memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna telah melimpahkan lima berkas perkara kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang pada Rabu (21/9/2022).

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Natuna, Maiman Limbong mengatakan, berkas kasus korupsi itu diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang.
Setelah pelimpahan berkas, selanjutnya akan menjadi kewenangan Hakim PN Tanjungpinang.

"Berkasnya sudah diserahkan Kajari yang didampingi Kasi Pidsus Kejari Natuna ke PN Tanjungpinang," ujar Maiman Limbong di ruang kerjanya, Kantor Kejari Natuna, Jalan Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur.

Maiman melanjutkan, setelah pelimpahan perkara, nantinya tinggal menunggu jadwal sidang yang diperkirakan pada minggu depan.

Saat ini, kelima tersangka masih berstatus tahanan kota dan akan berakhir pada 25 September 2022 mendatang.

Baca juga: Korupsi di Natuna, Eks Kepala Kantor Pos Cabang Midai Dituntut 5,5 Tahun Penjara

Para tersangka tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup.

"Hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup," katanya.

Lima pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada 31 September 2017 lalu.

Lima orang tersangka tersebut yakni dua mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekda Natuna Syamsurizon, mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra, dan mantan Sekwan Natuna Makmur.

Dalam kasus ini telah ditemukan bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011 hingga 2015.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Natuna Sepakat Tunda Kegiatan di 2022 Demi Selesaikan Utang

Pengalokasian tunjangan itu dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dua Bupati atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Natuna.

Sementara itu, besaran tunjangan yang diperoleh unsur pimpinan yaitu Ketua DPRD Natuna Rp 14 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Natuna Rp 13 juta per bulan, sedangkan para anggota DPRD Natuna menerima tunjangan sebesar Rp 12 juta per bulan.

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved