Breaking News:

Petani Karimun Hanya Dapat Jatah Pupuk Subsidi 43 Ton Per Tahun, Jauh dari Kebutuhan

Dinas Pertanian dan Pangan Karimun menyebut, dari kebutuhan capai 500 ton per tahun, petani Karimun hanya dapat jatah 43 ton pupuk subsidi

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.id/Yeni Hartati
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukriyanto Jaya Putra saat diwawancarai mengenai pupuk subsidi di Karimun, beberapa waktu lalu 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karimun, Sukriyanto Jaya Putra menyebut, jatah pupuk subsidi di Karimun berada di bawah angka kebutuhan petani.

"Aturan itu telah berlaku, Karimun hanya mendapatkan 43 ton saja, dari kebutuhan yang mencapai 500 ton per tahunnya," ujar Sukriyanto, Jumat (23/9/2022).

Sukriyanto menambahkan, pemberian jatah pupuk itu berdasarkan aturan pembatasan dari Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Karimun pada tahun 2022.

Dari peraturan dan jumlah pemberian pupuk subsidi itu, ada dua jenis pupuk yang telah diatur oleh Kementerian Pertanian, yakni Urea dan NPK (Nitrogen, Phosphat dan Kalium).

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyaluran pupuk subsidi bagi petani Karimun pada minggu kedua September belum lama ini.

Baca juga: Petani Bintan Keluhkan Harga Pupuk Nonsubsidi Melambung di Tengah Kenaikan Harga BBM

Sukri menyebut, puluhan ton pupuk subsidi tersebut diberikan kepada 143 kelompok tani yang tersebar di wilayah Karimun.

Penerima pupuk subsidi ini juga petani yang telah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif kebutuhan Kelompok Tani).

"Penyaluran pupuk subsidi ini melalui kartu tani. Data kami ada sekitar 453 petani Karimun yang masuk sebagai penerima, dengan perkiraan setiap petani menerima 1 atau 2 sak pupuk," ujarnya.

Namun, Sukri menjelaskan jika dibandingkan jumlah pupuk subsidi di tahun 2021 lalu, jatah di tahun 2022 ini justru mengalami kenaikan.

Diketahui, sebelumnya hanya 26 ton per tahun kini naik menjadi 43 ton per tahunnya. Meskipun begitu angka tersebut masih jauh di bawah angka kebutuhan.

Baca juga: Subsidi Pupuk Karimun Dikurangi 145 Ton, Pemkab Siapkan Solusi untuk Petani

Dengan begitu, pihaknya melalui APBD 2022 ini telah menganggarkan pengadaan alat pencacah dan hewan ternak sebagai langkah untuk mengurangi pemakaian pupuk non organik.

"Saat ini kami sedang gencar melakukan sosialisasi untuk mengarahkan petani mulai beralih menggunakan pupuk organik. Tidak secara langsung, tetapi perlahan mulai kami arahkan penggunaan pupuk organik," ujarnya.

Menurutnya, pengadaan alat pencacah kotoran hewan ternak, ke depannya dapat diolah sebagai pengganti pupuk.

"Jadi pengadaan alat pencacah kotoran hewan ternak tersebut diberikan kepada petani. Ini bertujuan agar petani dari peternak dapat mengolah dan menggunakan sebagai pupuk atau bahan pembuat pupuk organik," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved