Ervan Purwanto Sebut Rawan Terjadi Politisasi Birokrasi Jelang Anies Baswedan Habis Masa Jabatan
Inisiator Jakarta Initiative, Ervan Purwanto sebut akan rawan terjadi politisasi birokrasi jelang Anies Baswedan lengser dari jabatan Gubernur Jakarta
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Inisiator Jakarta Initiative, Ervan Purwanto mengatakan akan rawan terjadi politisasi birokrasi menjelang Anies Baswedan habis masa jabatan.
Hal tersebut diungkapkan Ervan Purwanto saat menghadiri acara diskusi bertajuk ‘Transisi Balai Kota Jakarta’ di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2022).
"Pemutasian dan pergantian pejabat itu tentunya menjadi PR Penjabat Gubernur untuk melakukan konsolidasi birokrasi," kata Ervan Purwanto.
Untuk diketahui, tinggal 16 hari lagi menjelang lengsernya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mendekati habisnya masa jabatan Anies Baswedan, perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI berpotensi terjadi.
Pemutasian atau transisi jabatan menjelang akhir masa tugas kepala daerah itupun dikhawatirkan rawan politisasi birokrasi.
Ia mengatakan meski tak ada larangan pengangkatan dan pemutasian pejabat di akhir tugas Gubernur Anies Baswedan, namun menurutnya hal itu rawan disusupi kepentingan oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Baca juga: Anies Baswedan Temui 68 Pimpinan Ormas, Gubernur DKI Jakarta Bongkar Isi Pertemuannya
Baca juga: Respons Anies Baswedan Soal Kabar NasDem, PKS dan Partai Demokrat Jadikannya Kandidat di Pilpres
"Kondisi ini sudah sering terjadi di era gubernur DKI sebelumnya. Artinya sebelum dan sesudah transisi ini akan rawan politisasi birokrasi," kata Ervan.
Apalagi kata dia, DPRD DKI telah mewanti-wanti agar tak ada mutasi jabatan menjelang 16 Oktober 2022 atau berakhirnya masa tugas Anies.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies Baswedan untuk tidak membuat kebijakan strategis di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Adapun contoh yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah menerbitkan peraturan dan keputusan, melakukan rotasi pejabat pemerintah, dan membuat kebijakan baru.
"Bahwasanya tidak boleh ada lagi kebijakan yang strategis yang diambil oleh Anies," kata Prasetio.
Senada dengan Ervan Purwanto, aktivis 98 Jim Lomen berpendapat, secara etika fatsun politik, hendaknya Anies dan wakilnya, Ahmad Riza Patria tidak melakukan promosi, demosi atau mutasi jabatan eselon II maupun III selama 16 hari ke depan.
"Apalagi pergeseran eselon I dan II sesuai ketentuan harus melalui rekomendasi KASN. Biasanya harus dengan uji kompetensi, tidak bisa menggeser begitu saja," kata Jim.
(Tribunnews.com/Danang Triatmojo)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jelang Anies Baswedan Lengser, Politisasi Birokrasi Disebut Bakal Rawan Terjadi Saat Transisi
