PERBANKAN
Kepala OJK Kepri Yakin Masih Banyak Peluang Pembiayaan Jika Resesi Melanda
Jika melihat kondisi likuiditas industri jasa keuangan saat ini, OJK Kepri yakin masih banyak peluang menyalurkan pembiayaan ke sektor potensial.
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) memprediksi kemungkinan terjadi perlambatan ekonomi di sektor-sektor unggulan, apabila dampak resesi ke depan tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat.
Bahkan, perlambatan ekonomi kemungkinan dapat terjadi hampir sama seperti di masa pandemi Covid-19, di mana kredit mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus akibat sektor-sektor unggulan jalan di tempat.
"Itu yang kita harapkan tidak terjadi dengan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga dan resesi. Kami berharap ada jalan keluar dari kebijakan pemerintah yang dapat menjadi stimulus bagi industri-industri itu agar tetap berjalan," ujar Kepala Perwakilan OJK Kepri, Rony Ukurta Barus, Rabu (19/10/2022).
Meski demikian, melihat kondisi likuiditas industri jasa keuangan saat ini, pihaknya menilai masih banyak peluang untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor potensial di Kepri.
Ia mengungkapkan, tren saat ini, perbankan cenderung masih berupaya memaksimalkan pembiayaan terhadap sektor-sektor unggulan di Kepri, contohnya bagi industri pengolahan, industri pariwisata, dan sektor-sektor pendukung lainnya.
Baca juga: OJK Kepri Beri Edukasi tentang Tabungan dan Investasi kepada Pelajar
Kecenderungan kinerja industri yang masih berjalan dan terus bertumbuh saat ini menjadi momen yang tepat untuk dimaksimalkan oleh perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
"Saat ini, kami bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menargetkan bagaimana agar keuangan yang inklusif dapat terwujud," tambah Rony.
Ia menjelaskan, keuangan inklusif adalah tujuan akhir ketika seluruh masyarakat dapat mengakses layanan atau produk jasa keuangan secara lebih mudah dan maksimal.
Dengan terciptanya keuangan inklusif, pihaknya berharap akan muncul pusat-pusat ekonomi baru di daerah-daerah.
"TPAKD akan ada di provinsi dan kota/kabupaten, tapi programnya belum tentu sama, menyesuaikan potensi apa yang ada di daerah," jelas Rony. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)