Breaking News:

Asosiasi Driver Online Batam Gelar Unjuk Rasa di Gedung Graha Kepri, Ini Tuntutannya

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan Asosiasi Driver Online Batam saat unjuk rasa di depan Gedung Graha Kepri, Kamis (27/10)

Penulis: ronnye lodo laleng | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Ronnye Lodo Laleng
Sejumlah driver online melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Graha Kepri, Batam, Kamis (27/10/2022) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Asosiasi Driver Online Batam melakukan unjuk rasa (unras) di depan Gedung Graha Kepri di Batam Center, Batam, Kamis (27/10/2022).

Aksi tersebut diikuti oleh ratusan driver online di Batam. Mereka berkumpul di depan Graha Kepri sekitar pukul 09.00 WIB.

"Kita ini aksi damai. Jadi mari kita sampaikan aksi ini dengan baik dan santun," kata seorang operator menggunakan pengeras suara.

Driver online itu juga menyalakan musik di dalam mobilnya dengan suara yang keras.

Sejumlah kepolisian tampak mengawasi jalannya aksi damai ini.

Sekretaris Aliansi Driver Online Kota Batam, Gusril mengatakan, aksi yang mereka lakukan menuntut aplikator (Maxim, Grab, Gojek, Shopee Food) untuk menerapkan tarif jasa minimum Rp 24 ribu sesuai SK Gubernur Kepri nomor 1066 (R4) dan Kepmenhub nomor 667 (R2) tentang Biaya Potong Jasa Aplikasi sebesar 15 pesen.

Baca juga: Berkas Lengkap, Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 1 Batam segera Diadili

Pihaknya juga meminta DPRD Provinsi Kepri untuk memanggil dan menegaskan kepada pihak aplikator supaya aturan yang sudah ditetapkan pemerintah agar dijalankan.

"Kami meminta Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini Gubernur Kepri dan DPRD Provinsi Kepri mengambil tindakan tegas kepada aplikator yang masih belum menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik SK Gubernur maupun Keputusan Menteri Perhubungan," ujar Gusril.

Di lokasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi, yang menemui peserta aksi menyampaikan, terkait SK Gubernur 1066 yang telah diterbitkan tetap berlaku.

Ia mengaku, pihaknya sudah menyurati aplikator dan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat.

Dikatakannya, untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta oleh teman-teman driver, sudah disampaikan ke Komisi III DPRD Provinsi Kepri.

"Insyaallah akan segera diagendakan untuk membahas hal ini," kata Junaidi.

Terkait adanya aplikator yang tidak menjalankan atau mengingkari SK Gubernur 1066 telah diberi teguran oleh pihaknya.

Baca juga: Tiga Operator Kapal Layani Rute Batam Singapura dari Pelabuhan Internasional Sekupang

"Untuk sanksi kita tidak bisa. Tapi kalau teguran sudah kami layangkan ke pihak yang bersangkutan," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved