Breaking News:

Ombudsman RI di Kepri Tegaskan Sekolah Harus Bebas Kampanye Politik

Ombudsman RI Perwakilan Kepri bersikap setelah mendapat informasi adanya kegiatan kampanye politik oleh pejabat di sekolah.

TribunBatam.id/Dok Ombudsman RI Perwakilan Kepri
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menegaskan jika sekolah harus bebas dari kampanye politik. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari menyayangkan adanya kegiatan kampanye politik oleh Pejabat di Sekolah.

Menurutnya Ombudsman RI di Kepri semua sekolah di Provinsi Kepulauan Riau apapun jenjangnya harus steril dari kepentingan-kepentingan berbau politik.

"Pada pasal 280 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada tiga tempat yang dilarang diakses berkampanye oleh Peserta Pemilu, yakni tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas pemerintah. Memang betul saat ini belum masuk masa kampanye tapi ini dapat dimaknai boleh berkampanye di sekolah," ujar Kepala Perwakilan Ombusdman RU di Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, Jumat (11/11/2022).

Menurutnya, pejabat tetap bisa berkunjung ke sekolah-sekolah sepanjang memang menjalankan tugas tanpa muatan politis.

Tanpa menggunakan atribut partai dan secara langsung meminta dukungan politik.

Baca juga: Ombudsman Minta Politisi Kepri tak Halalkan Segala Cara Termasuk Kampanye di Sekolah

”Provinsi Kepulauan Riau kan kental dengan kearifan lokal budaya Melayu yang menjaga keadaban dan kesantunan kehidupan bermasyarakat. Kami ( Ombudsman RI Kepri) berharap agar para politisi di Kepri tidak menghalalkan segala cara untuk pencitraan dengan memanfaatkan fasilitas yang dilarang diakses untuk berkampanye,” tutur Lagat.

Lagat meminta penyelenggara fasilitas yang dilarang untuk diakses berkampanye, berani menolak kedatangan pejabat apabila tidak terkait langsung akan tugas dan fungsinya.

”Penyelenggara, tidak hanya sekolah, tapi seluruh penyelenggara fasilitas yang tidak boleh digunakan untuk berpolitik, jangan takut untuk menolak. Siapapun itu, mau itu Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati dan DPRD atau pengurus partai politik, jika ada muatan politis dan minta dukungan politis, harus ditolak,” katanya.

Baca juga: DATANGI Mapolresta Barelang, Ombudsman Kepri Cek 14 Aspek Layanan Polisi ke Masyarakat

Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai lembaga pengawas pelayanan publik akan melakukan pengawasan akan hal ini dan mengajak masyarakat turut melakukan pengawasan.

”Kami harap masyarakat turut mengawasi dan berani melaporkan kepada Ombudsman Kepri jika mengalami atau mengetahui adanya kampanye-kampanye di fasilitas yang dilarang diakses,” ujarnya.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved