Breaking News:

BATAM TERKINI

SEJUMLAH Anggota DPRD Batam Jadi Korban Kasus Tumpang Tindih Lahan BP Batam

Sejumlah warga Perumahan Marchelia Tahap II Batam Center mengadu ke DPRD Batam karena menjadi korban tumpang tindih lahan setelah diklaim perusahaan.

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi
Sejumlah warga Perumahan Marchelia Tahap 2 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah warga Perumahan Marchelia Tahap 2 menggelar Rapat Dengar Pendapar (RDP) bersama Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Adapun persoalannya, di Rumah Marchelia Tahap II tersebut ada PL Perusahaan lainnya, sehingga membuat penghuni rumah tak bisa memperpanjang UWTO ke BP Batam.

Ketua Forum Komunikasi Penyelesaian Perumahan Marchelia Tahap II, Noviar mengatakan, awalnya waktu beli rumah, hanya ada satu developer, PT Anugerah Cipta Segara.

Terlepas dari itu perusahaan ada konflik internal, pihak yang memiliki HPL dengan yang mengelola ada selisih paham, sehingga yang korban konsumen.

"Sampailah persoalan ini di Mahkamah Agung. Dan sampai sekarang masih menunggu. Kami bosan, akhirnya kami mengadu ke DPRD agar bisa duduk bersama ke pihak yang terkait," kata Noviar, Senin (28/11/2022).

Ironisnya beberapa waktu terakhir ada PT Karimun Pinang Jaya mengklaim legalitas tanah rumah.

Bahkan PT Karimun Pinang Jaya sedang membersihkan lahan tersebut, sehingga membuat warga resah.

"Dulu sudah di bangun. Ada 1 PL Induk, setelah tau diproses ada beberapa teman tak bisa memperpanjang UWTO. Ada rumah yang bisa diperpanjang ada yang tak bisa.

Ada 12,5 hektare sebenyak 500-an rumah," ujarnya.

Baca juga: OJK Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit hingga Akhir Maret 2024

Founder Forum Komunikasi Penyelesaian Perumahan Marchelia Tahap II, Sujanto menegaskan, pihak perusahaan seharusnya memanggil warga.

BP Batam tidak memberikan PL kepada perusahaan lain.

"Ini jadi pertanyaan buat kami. Berterimakasih kepada Dewan sudah dibuat status KUO," ujarnya.

Dalam masalah ini ternyata beberapa Anggota DPRD Kota Batam juga turut menjadi korbannya. Yakni Udin P Sihaloho, Aman, Arlon Veristo dan Bianto.

"Kita sudah mengundang developer tapi tak hadir. Disatu sisi, alat jalan terus. Dibuatlah pimpinan 1 rekomendasi jangan ada alat yang bekerja dilapangan. Kalau sudah ada alat, mereka pasti anggap serius. Tak usah Dir lahan BP yang turun, tapi staf-stafnya saja," kata Udin dalam RDP tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved