Breaking News:

UPAH PEKERJA

Rapat Bahas UMK Batam 2023 Berlangsung Alot, Ini Rekomendasi UMK 7 Kabupaten/Kota di Kepri

Rapat bahas UMK Batam 2023 di Gedung Graha Kepri berlangsung alot. Dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, tinggal besaran UMK Batam yang belum dibahas

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi
Rapat pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2023 seluruh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung Graha Kepri, Jumat (2/12/2022) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rapat pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2023 seluruh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung Graha Kepri dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Daerah yang belum dibahas besaran UMK-nya di Dewan Pengupahan Provinsi Kepri ini adalah Kota Batam. Sementara wilayah lainnya sudah clear alias selesai.

Pembahasan ini bersifat terbuka dan marathon di Kantor Graha Kepri, Jalan Engku Putri Nomor 8, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (2/12/2022).

Dimulai sejak pukul 10.00 WIB, rapat sempat ditunda istirahat Ishoma sekitar pukul 11.30 WIB.

Dimulai lagi pukul 13.20 WIB. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Mangara Simarmata.

Turut hadir juga Kadisnaker se-Provinsi Kepri, satu di antaranya Batam, Rudi Sakyakirti.

UMK masing-masing kota dan kabupaten dibahas satu per satu dengan cukup detail.

Dalam rapat ini, perwakilan buruh paling intensitas menyangga setiap angka usulan kepala daerah yang telah dibahas di daerah masing-masing.

Baca juga: PERJUANGAN Mahar dan Buruh Minta UMK Batam 2023 Naik 13 Persen

Menariknya lagi, dalam pembahasan ini diiringi oleh teriakan-teriakan buruh dan musik-musik dari mobil komando unjuk rasa buruh yang berada di depan Kantor Graha Kepri.

Saat pembahasan UMK khusus wilayah Batam, berlangsung selama kurang lebih 3 jam, berakhir sekitar pukul 17.30 WIB.

Perwakilan buruh juga tampak membantah setiap komentar dari Rudi Sakyakirti.

Rapat ini diwarnai ketegangan antara pihak FSPMI Kota Batam, Rudi Sakyakirti dan Mangara.

Dalam hal ini Ketua FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon mempertanyakan arti alfa dalam rumusan formulasi besaran UMK yang ditetapkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yaitu sebesar 0,15. Padahal alfa di wilayah lainnya mencapai 0,3.

Pihaknya menilai angka 0,15 ini paling kecil jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya. Dan saat pembahasan di DPK Batam tidak ada pembahasan alfa sebesar 0,15.

Baca juga: BURUH Tolak UMK Batam 2023 Sebesar Rp 4,5 Juta, Ini Angka yang Mereka Minta

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved