Breaking News:

PEMILU 2024

DAFTAR Gaji PPK dan PPS per Bulan, Bakal Bekerja 15 Bulan hingga Pemilu 2024

PPK dan PPS akan bekerja selama 15 bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yakni mulai Januari 2023 hingga April 2024. Berapa gaji mereka?

Kompas.com/Moh Nadlir
PPK dan PPS akan bekerja selama 15 bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yakni mulai Januari 2023 hingga April 2024. Foto : Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka lowongan kerja untuk posisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Peminat bisa mendaftarkan diri melalui laman resmi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) yakni siakba.kpu.go.id.

Nantinya, PPK dan PPS akan bekerja selama 15 bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yakni mulai Januari 2023 hingga April 2024.

Lantas, berapakah gaji PPK dan PPS pada Pemilu nanti? 

Melansir indonesiabaik.id, berikut informasi lengkap mengenai besaran gaji PPK dan PPK untuk Pemilu 2024:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

  • Ketua PPK: Rp2.500.000/bulan
  • Anggota PPK: Rp2.200.000/bulan
  • Masa Kerja PPK: 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

  • Ketua PPS: Rp1.500.000/bulan
  • Anggota PPS: Rp1.300.000/bulan
  • Masa Kerja PPS: 17 Januari 2023 4 April 2024

Menurut laman resmi KPU, rekrutmen PPK berlangsung pada 20 November-16 Desember 2022. Sementara PPS pada 18 Desember 2022-16 Januari 2023. 

Tahun ini, jumlah anggota PPK yang akan direkrut mencapai 36.330 untuk 7.266 kecamatan se-Indonesia. 

Sedangkan jumlah anggota PPS yang akan direkrut mencapai 251.295 orang untuk 83.765 desa/kelurahan se-Indonesia.

Syarat Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu
 Ketetapan mengenai syarat anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2024 telah diatur dalam Pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 

Berdasarkan peraturan tersebut, berikut syarat menjadi anggota PPK dan PPS:

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Berusia paling rendah 17 tahun.
  • Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
  • Tidak menjadi anggota partai politik.
  • Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
  • Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  • Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
  • Tidak pernah dipidana penjara. (*)
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved