Breaking News:

UPAH PEKERJA

Dua Usulan UMK Batam 2023 Diajukan ke Gubernur Kepri, Pekerja Minta Rp 5,3 Juta

Kadisnaker Kepri, Mangara M Simarmata sebut, keputusan UMK Batam 2023 diserahkan kepada Gubernur Kepri. Usulan dari wali kota dan pekerja diterima

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
TribunBatam.id/Endra Kaputra
Kondisi ruang rapat membahas UMK 2023 di lantai III Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (7/12/2022). Pembahasan UMK di Kepri telah selesai untuk selanjutnya menunggu penetapan Gubernur Kepri 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2023 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah selesai dilakukan.

Rapat yang digelar di Lantai 3, Kantor Gubernur Kepri, Dompak Tanjungpinang itu berjalan dengan cepat, Rabu (7/12/2022).

Usulan dari 7 Kabupaten/Kota tetap pada angka yang telah dikirim masing-masing kepala daerah kepada Gubernur Kepri.

Namun untuk Batam, ada dua usulan UMK yang diterima.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi merekomendasikan UMK Batam 2023 naik menjadi Rp 4,5 juta.

Namun, untuk rekomendasi serikat pekerja terhadap UMK Batam Rp 5,3 juta pun tetap diterima.

"Keputusannya tetap pada penetapan yang nanti dilakukan Gubernur Kepri," ujar Kadisnaker Kepri, Mangara M Simarmata seusai rapat.

Ia mengatakan, sesuai regulasi yang disampaikan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kepri tetap berpedoman pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

"Acuan kita tetap pada regulasi itu," ucapnya.

Baca juga: Angka UMK Batam 2023 Picu Polemik, Udin Ingatkan Pentingnya Jaga Batam Tetap Kondusif

Sementara itu, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon mengatakan, serikat pekerja akan terus berjuang agar penentuan UMK Batam melalui indeks alfa tidak lebih rendah dari kabupaten/kota di Kepri.

"Kenapa, karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Batam itu 4,75 persen. Artinya pekerja ikut berperan untuk peningkatan ekonomi di Batam. Kenapa penilaian indeks alfa hanya 1,5 persen saja," sebutnya.

Kemudian, alasan lainnya dengan kenaikan harga BBM, data yang digunakan BPS hanya sampai September 2022.

Padahal kenaikan BBM di awal bulan September.

"Jadi, jika data yang digunakan hanya sampai September, upah kita kan dibayarkan pada 2023. Data Oktober sampai Desember kan belum ada data BPS, pengaruh harga BBM yang membebani buruh," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved