Breaking News:

PERBANKAN

ATURAN BARU, OJK Tetapkan Batas Maksimum Kredit dan Pembiayaan BPR Atau BPRS

OJK membuat aturan baru dengan menetapkan batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPRS.

TRIBUNBATAM.id/ISTIMEWA
Otororitas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan baru dengan menetapkan batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPRS. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2022 terbaru.

Aturan ini ditetapkan dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong peningkatan kontribusi BPR dan BPRS dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan portofolio kredit atau pembiayaan sektor riil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko.

"P OJK 23/2022 ini diterbitkan dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pengaturan melalui pendekatan principle based, dan harmonisasi dengan ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) bagi bank umum," ujar Direktur Humas OJK, Darmansyah.

Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan ini antara lain, penyediaan dana atau penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10 persen dari modal BPR atau BPRS.

Sedangkan penyediaan dana dan penyaluran dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ada BPR atau BPRS lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20 persen dari modal BPR dan BPRS.

Baca juga: OJK Luncurkan Aplikasi iDebKu, Sediakan Informasi Debitur bagi Masyarakat

Baca juga: Wisuda Perdana Institut Teknologi Batam, 46 Mahasiswa Jadi Lulus Pertama ITEBA

Penyediaan dana dalam bentuk kredit atau penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20 persen dari modal BPR dan BPRS.

Kemudian, penyediaan dana dalam bentuk kredit atau penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30 persen dari modal BPR dan BPRS.

"Kami juga mewajibkan BPR dan BPRS menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana atau penyaluran dana," tambah Darmansyah. ( TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved