Ombudsman Lapas Kelas IIA Batam, Kelebihan Penghuni Ruangan Jadi Catatan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam pada Senin (30/1/2023) siang itu tampak sepi.

Dari luar, hanya ada beberapa petugas berjaga. Tak terdengar suara-suara dari luar. Lapas begitu hening seperti dilumat hujan yang turun sejak pagi. Maklum, Kota Batam dilanda hujan sejak pagi, termasuk kawasan Barelang, lokasi lapas Kelas IIA Batam.

Keramaian pecah begitu rombongan Ombudsman datang melakukan sidak di dalam pada pukul 13.30 WIB.

Saat rombongan ombudsman mendatangi setiap ruang di lapas, para warga binaan tampak berkerumun di sekitar kamar mereka. Mata mereka menatap dengan lekat setiap yang datang. Bahkan yang berada di dalam kamar lantai tiga sampai berhimpitan untuk melihat keluar.

"Ini mau apa, ada sidak ya?"tanya seorang warga binaan kepada salah satu rombongan ombudsman dari balik jeruji.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr Lagat Parroha Patar Siadari mendatangi para warga binaan yang berkerumun di salah satu halaman bangunan pemasyarakatan.

Ia menanyai para warga binaan mengenai bagaimana pelayanan yang mereka terima di dalam lapas. Sekolah komando, mereka menjawab serempak satu suara.

"Pelayanan baik, pak!"teriak mereka serempak sambil menatap Kepala Lapas Bawono Ika Sutomo yang berdiri disamping Lagat Parroha Patar Siadari.

Parroha Patar Siadari lantas bertanya perihal prosedur pengurusan PB atau pembebasan bersyarat dan CB alias cuti bersyarat kepada narapidana.

Pihak lapas memastikan, pengurusan PB dan CB di Lapas Kelas IIA Batam selama ini dilakukan secar gratis, tidak dipungut biaya.

"Tadi kami tanyakan, untuk pengurusan CB dan PB tidak dipungut biaya, apakah setuju?"tanya Lahat yang dijawab serempak setuju.

Lahat pun memberikan nomor teleponnya kepada warga binaan atau narapidana. Dia menyampaikan agar para warga binaan bisa menghubunginya jika menemukan ada persoalan dialami.

"Telepon kami kalau ada menemukan persoalan, nomor ini hanya dilayani WA,"kata Lagat.

Selain berbincang dengan para warga binaan, rombongan ombudsman mengecek sejumlah ruang pelayanan di dalam lapas Kelas IIA Batam. Diantaranya ruang Klinik untuk keperluan medis warga binaan, dapur umum Lapas, kantin, bengkel dan workshop pengembangan keterampilan.

Mengungkap Hasil Sidak

Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat mengatakan, sidak yang mereka lakukan di Lapas Kelas IIA Barelang dalam rangka mengetahui kondisi sebenarnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Dia memastikan, sidak yang mereka lakukan dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan.

Dari sidak, mereka memberikan sejumlah catatan yang perlu untuk disikapi, termasuk juga memberikan apresiasi atas beberapa hal dalam lapas.

Diantaranya fasilitas penunjang lapas yang bisa dibilang sudah cukup baik. Seperti fasilitas medis di Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Batam. Fasilitas dapur umum hingga fasilitas pembinaan keagamaan.

"Saya lihat, klinik kesehatan sudah cukup baik, untuk pembinaan keterampilan saya lihat sudah cukup berjalan, tinggal pengembangan mengenai keterampilan yang perlu diperbaiki,"katanya.

Dalam soal pengembangan keterampilan menurut Jemsly Hutabarat belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada.

"Dengan penghuni lapas yang 1.600 orang, dimana di dalam yang kelihatan cuma 6, itu kami lihat belum sesuai kapasitasnya, maksudnya begini, kegiatannya sendiri memang sudah bagus, tapi masa iya sih cuma 6, 18 orang,"katanya.

Hal lain yang disorot adalah kelebihan penghuni dan overcrowding ruang para narapidana.

"Ada beberapa, terutama di lansia, itu sudah tidak memadai, dihuni 13, 14 orang dengan ruangan seperti itu,"katanya.

Ia membayangkan bagaimana ruangan sepadat itu harus dikelola pada saat pandemi Covid-19 melanda yang lalu.

"Kalau itu kan sangat rapat, jadi masalah kapasitas untuk beberapa ruang, kalau kami lihat semuanya ya bagus-bagus saja, cuma dengan lapas sebesar ini kok rasanya kekecilan,"kata Jemsly Hutabarat.

Jemsly Hutabarat mengatakan, hal yang perlu dipikirkan dan dicari jalan keluar dari masalah narapidana adalah pasca-pembebasan.

"Di sini mereka kan sudah mengembangkan kemampuan dan keterampilan, tapi bagaimana nanti kalau sudah keluar dari sini. Misalnya tadi ada napi yang bisa bikin kue, nanti bagaimana pas keluar di sini tidak ada yang merekrut dia bikin kue, kan bisa gagal kan program ini, nah itu keberlanjutan itu yang perlu dipikirkan,"katanya.

(AMINUDDIN/TRIBUNBATAM.id)